Polisi sudah menetapkan dua pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto terkait penyalahgunaan wewenang di KPK. Namun keduanya belum dipastikan ditahan.

Mabes Polri akhirnya menetapkan dua petinggi KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang. Penetapan tersangka ini setelah keduanya diperiksa lebih dari 10 jam.

ICW meminta pejabat KPK untuk tidak mundur dari jabatannya seperti wacana yang berkembang saat ini. Penanganan kasus korupsi akan terhenti selama 6 bulan jika seluruh pimpinan KPK mundur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani pemeriksaan kedua oleh Mabes Polri. Meski belum ada kepastian, namun diprediksi Polri bakal menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka. Hal ini merupakan skenario besar untuk membubarkan KPK.

Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa pimpinan KPK berhak menentukan pilihan masing-masing apakah pengin maju atau mundur. Undang-undang KPK jelas mengatur status pimpinan KPK sejalan dengan status penyidikan Polri.

Pimpinan dan Direktur KPK dikabarkan mundur jika ada penetapan tersangka oleh kepolisian hari ini. Namun Presiden SBY berharap hal tersebut tidak terjadi.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin membantah adanya wacana mundur dari sejumlah pejabat KPK apabila Polri menetapkan tersangka terhadap 2 pimpinan KPK yang hari ini akan diperiksa. Jasin menilai, mundurnya pimpinan KPK hanya membuat untung para koruptor.

Imbauan datang dari kalangan kampus soal RUU Pengadilan Tipikor. Mereka berharap panitia kerja (panja) RUU dan pemerintah menggunakan hati nurani.

Koalisi LSM Anti Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, adaya upaya penggembosan lembaga itu yang dilakukan secara sistematis. Oleh karenanya, Koalisi LSM ini akan melakukan pembelaan terhadap upaya kriminalisasi KPK tersebut.

Pemeriksaan 4 pimpinan KPK dan 4 stafnya dalam kasus penyalahgunaan wewenang diduga atas dorongan Komisi III DPR RI. KPK mencium adanya konspirasi untuk maksud tertentu.