Visi dan misi pemerintahan yang akan dipimpin Joko Widodo bersama Jusuf Kalla nantinya akan menyinergiskan kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam penegakkan hukum. Mantan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menilai hal tersebut merupakan tantangan jangka panjang.

Sekitar 5 kali luncuran lava pijar, 6 suara gemuruh, dan 9 kali dentuman kuat terdengar dari arah Gunung Slamet malam ini. Warga di dekat gunung sudah banyak yang bersiap mengungsi namun ada juga warga yang tidak khawatir dan tetap tinggal di rumahnya.

Nama-nama usulan calon menteri telah dikerucutkan dan ditempatkan dalam kementerian yang ada oleh Tim Pakar dan Kelompok Kerja redaksi detikcom. Pengerucutan tersebut dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan hasil polling di www.seleksimenteri.com sebagai salah satu referensi.

Presiden SBY menegaskan pemerintahan yang dipimpinnya tidak pernah bermaksud bermewah-mewah atau berboros-boros. Dia juga mendukung jika presiden terpilih Joko Widodo ingin menghemat anggaran lebih jauh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi dengan adanya anggapan menteri di pemerintahannya bergaya hidup mewah. Penghasilan yang diterima selama ini terbilang kecil dibanding pejabat BUMN atau dari swasta.

PT Pos Indonesia menyatakan siap bekerjasama dengan Kejagung terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan portable data terminal (PDT) 2012-2013. Penyidik kejagung membawa berkas pengadaan 1.725 PDT.

Selama 1,5 jam tim penyidik dari Kejaksaan Agung menggeledah dua lokasi kantor Pos Indonesia di Kota Bandung. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Portable Data Terminal (PDT) yang digunakan untuk pemindaian kiriman pelanggan senilai Rp 10,3 miliar.

Belanja negara dalam APBN dinilai masih kurang efisien. Banyak pos anggaran yang masih bisa dihemat, salah satunya untuk rapat-rapat pemerintah.

Presiden terpilih Joko Widodo disebut akan menambah kementerian baru pada masa pemerintahannya. Adalah Kementerian yang khusus menangani kependudukan yang akan menjadi basis kebijakan di Indonesia.

Kejaksaan Agung menggeledah kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung, Kamis (11/9/2014). Infonya penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jasa layanan informasi dan komunikasi (Infokom) tahun 2013 dengan kerugian lebih dari Rp 50 miliar.