Meski isu reshuffle kabinet menguat akhir-akhir ini, namun Partai Hanura menyatakan reshuffle kabinet tidak mendesak.

Tiga fraksi di DPR sebenarnya bisa menolak dana aspirasi sejak awal ketika Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disahkan.

NasDem akan meyakinkan fraksi-fraksi di DPR bahwa penolakan ini bukan berarti melanggar amanat Undang-undang MD3.

Garansindo membentuk perusahaan induk, Garansindo Global Corpora untuk menangani bisnis roda empat dan roda duanya. Struktur direksi dan komisaris pun ditetapkan. Ada nama-nama beken yang berada di dalam daftar.

DPR menggelar rapat paripurna pada hari ini, agendanya yakni soal pertanggungjawaban APBN 2014.

UP2DP atau disebut dana aspirasi, telah disahkan DPR. Meski begitu, ada peluang batal direaliasikan jika pemerintah menolak.

PDIP menyatakan seharusnya ada lima kursi menteri yang diperuntukkan bagi kadernya. Namun Partai Hanura tak melakukan hal yang sama.

Dana aspirasi yang harus dikucurkan oleh negara  mencapai Rp 11,2 triliun per tahun. Bagaimana kisah 'ngototnya' anggota DPR mengegolkan dana aspirasi ini?

Salah satu tokoh publik yang ikut menyuarakan penolakan terhadap dana aspirasi adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Pengesahan dana aspirasi DPR ini tak pelak menuai kritik, termasuk dari Basuki T Purnama (Ahok).