Kontroversi mengikuti terbitnya Perpres soal Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal miras. Penolakan datang dari politikus parpol hingga ormas.
Barisan Kader (Barikade) Gus Dur mendatangi kantor DPC Demokrat Kota Malang. Mereka menyampaikan keberatan soal makam Presiden Abdurrahman Wahid dibiayai negara
Wakil Wali Kota Tegal, M Jumadi, hari ini tidak bisa masuk kantor lantaran ruang kerja dikunci dan stafnya, termasuk ajudan dan sopir ditarik oleh Pemkot Tegal.
"Hemat saya, restorative justice bisa menjadi salah satu kebijakan yang dapat diterapkan. Hukum yang tidak melukai rasa keadilan masyarakat," kata Jazilul.