KPK sampai saat ini masih menelaah laporan dugaan korupsi mengenai penyelenggaraan UN. Proses pengusutan tersebut akan sangat terbantu jika BPK yang baru saja merilis data mengenai korupsi UN, melaporkan ke KPK.

Mendikbud M Nuh menegaskan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan anggaran ujian nasional. Penyimpangan terjadi pada tahun 2012 dan 2013.

BPK menyimpulkan adanya potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan UN. KPK juga tengah menelaah dugaan korupsi pada proyek tersebut.

Kemdikbud membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi 3.183 lulusan SLTA, D3, S1, S2, dan S3 untuk menjadi dosen dan tenaga kependidikan di Perguran Tinggi Negeri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2012 dan 2013. Mendikbud M Nuh meminta internal kementeriannya menindaklanjuti temuan itu.

Kemendikbud RI pernah melakukan pendataan sekolah di Indonesia pada tahun 2010 dan 2011. Untuk proyek ini kementerian tersebut menggandeng PT SI sebagai mitra kerja sama.

BPK menyatakan menemukan penyimpangan anggaran UN sekitar Rp 14 miliar dalam proses lelang pencetakan dan distribusi bahan UN 2012-2013. BPK juga menemukan bahwa pemenang lelang UN itu memang sudah diarahkan.

Selain menemukan penyimpangan dana UN sebesar Rp 14 miliar di Kemendikbud, BPK juga mengungkapkan ada Rp 51 miliar anggaran belum bisa dipertanggungjawabkan. Ada pula temuan program yang anggarannya tumpang tindih oleh APBN dan APBD.

Terdapat penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2012 dan 2013. Penyimpangan ini berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 14 miliar rupiah.

Mendikbud M Nuh, berencana meningkatkan keamanan di tiap museum. Tetapi diakui upgrade sistem keamanan belum benar-benar bisa menghindarkan museum dari pencurian benda-benda bersejarah.