Setali tiga uang dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto, Jubir Kepresidenan bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah juga menyangkal penundaan kunjungan Presiden SBY ke Belanda adalah akibat sepak terjang politisi anti-Islam, Geert Wilders.

Media Belanda mensinyalir Presiden SBY batal ke Belanda karena faktor politisi anti-Islam, Geert Wilders dan bukan karena RMS. Bila alasannya benar demikian, maka publik Indonesia justru akan mendukungnya.

Anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul, menyarankan agar Bibit dan Chandra bersiap menghadapi kelanjutan kasus mereka di pengadilan. Ruhut menilai saat ini sudah tidak memungkinkan bagi Kejaksaan mengeluarkan deponering terhadap kasus mereka.

MA tidak dapat menerima permohanan PK SKPP Bibit Chandra yang diajukan Kejaksaan. Jika perkara ini harus ke pengadilan, Bibit Chandra mengaku siap.

Kuasa hukum Bibit-Chandra meminta agar Kejaksaan Agung segera mengeluarkan SKPP yang baru. Pemeriksaan tambahan juga diperlukan untuk menambah dasar yang kuat bagi SKPP tersebut.

Status Bibit Samad Rianto tetap sebagai tersangka pasca penolakan MA terhadap PK SKPP yang diajukan Kejaksaan. Bibit enggan berpolemik dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengusulkan apabila Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah harus menjalani persidangan maka Jaksa Agung, Kapolri maupun Ketua MA harus mengawasinya. Sang hakim juga harus jujur dan berpengalaman.

PK yang diajukan Kejagung atas kasus Bibit-Chandra ditolak MA karena dinilai tidak memenuhi syarat formil. Karena itu perkara yang melibatkan pimpinan KPK Bibit dan Chandra pun akan berlanjut.

Kejagung perlu segera menyikapi putusan MA terkait penolakan PK kasus Bibit-Chandra. Langkah yang dilakukan adalah segera menerbitkan kembali SKPP.

Kejagung harus segera mengambil sikap terkait PK Bibit-Chandra yang ditolak MA. Langkah terbaik, Kejagung menerbitkan SKPP kembali.