Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan APBN 2015. Ini akan menjadi APBN pertama yang dijalankan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK.

KPPU memandang adanya diskriminasi, terkait aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) soal pelarangan penjualan BBM jenis premium di SPBU jalan tol.

DPR mengesahkan APBN 2015 menjadi Undang-undang (UU). APBN bernilai Rp 2.039,5 triliun ini, nantinya akan dijalankan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi-JK menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% dalam 3 tahun ke depan. Menurut Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR, target ini cukup realistis.

Sinyal kenaikan harga BBM subsidi semakin kuat. Presiden terpilih Jokowi dan Wakilnya JK telah memberikan sinyal kuat. Berapa anggaran yang bisa dihemat bila harga BBM naik?

Dalam Rancangan APBN 2015 yang rencananya bakal disahkan DPR siang ini, kuota BBM subsidi tidak dikunci. Karena memperhitungkan kenaikan harga BBM subsidi.

Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi telah dibubarkan karena telah menuntaskan tugasnya dan memberikan usulan kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Usulan-usulan tersebut berupa kajian kebijakan untuk dijalankan pemerintahan Jokowi-JK kelak.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR merampungkan pembahasan Rancangan APBN 2015 untuk tingkat pertama, malam ini.

Masih ingat program pemasangan RFID yang dulu sempat heboh dan terjadi antrean panjang di posko pemasangan RFID. Apa kabar program tersebut sekarang?

Pemerintah baru dikabarkan akan segera memotong subsidi BBM alias menaikkan harga BBM. Toyota pun sudah menyiapkan strategi menghadapi kenaikan BBM.