Usai penandatanganan kesepakatan damai dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR, KMP menyatakan‎ tak akan berubah sikap untuk tetap kritis terhadap Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Politikus senior PDIP Pramono Anung lega Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya meneken kesepakatan damai. Pramono mengambil banyak pelajaran dari alotnya lobi untuk membuat kedua kubu berdamai.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) telah menandatangani kesepakatan damai di DPR. Ketua DPR Setya Novanto berharap kedua kubu bersatu dan segera bekerja untuk rakyat.

Presidium KMP tadi malam berkumpul membahas persyaratan yang diajukan KIH terkait hak-hak anggota DPR. Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie meminta KIH tak lagi mengajukan syarat-syarat baru.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyorot perkembangan politik kepartaian dewasa ini. Menurutnya, berbeda dari situasi Golkar era Orde Baru, kader berpindah partai bukan lagi menjadi hal yang memalukan.‎

Mantan Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA) menyesalkan sikap Koalisi Indonesia Hebat yang terus menambah tuntutan kesepakatan damai dengan KMP. SDA merasa KMP sudah cukup mengalah.

Kontestasi calon ketua umum Partai Golkar dalam Munas Januari mendatang, mulai 'memanas'. Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra, PKS, PAN, Demokrat termasuk Golkar menyatakan dukungan kepada Aburizal Bakrie yang maju kembali di Munas.

Jika Presiden Jokowi dan para menterinya sudah berlari, para anggota DPR di Senayan justru masih sibuk dengan perseteruan mereka.Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih 'asyik' dengan perselisihan mereka. Lalu kapan drama perseteruan keduanya akan berakhir?

Perpecahan di DPR antara KIH dengan KMP belum juga selesai. Salah satu anggota KMP, yakni Partai Gerindra, menduga KIH memang tak ingin segera islah agar menteri Jokowi tak perlu berkonsultasi dengan DPR dalam menjalankan programnya.

KIH ingin agar pasal UU MD3 yang memuat‎ hak menyatakan pendapat dari Komisi DPR, direvisi, karena dinilai membahayakan kabinet pemerintahan. Gerindra memandang anggapan KIH terhadap UU MD3 itu sebagai bentuk paranoid.