Pimpinan DPR menyetujui sepenuhnya pengusutan 'kursi haram' di DPR. Pimpinan juga menyetujui rencana Komisi II DPR membentuk Panja untuk mengusut masalah ini dan meminta Kapolri mengecek kemajuan kasus ini di DPR.

Komisi II DPR menanggapi serius dugaan pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil suara Pemilu 2009 yang menyeret mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati.

Hingga kini eks anggota KPU Andi Nurpati belum dimintai keterangan oleh polisi terkait dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi II DPR mendesak polisi segera melakukan pemeriksaan.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyesalkan kabar seputar adanya kursi haram di Senayan. Priyo meminta kasus tersebut diusut tuntas.

Mantan Bendahara Umum PD kembali tersandung masalah hukum. Setelah sebelumnya diduga terlibat dalam kasus suap wisma atlet dan suap Sekjen MK, kini Nazaruddin diduga terlibat kasus pengadaan barang di Kemendiknas.

Ketua MK Mahfud MD pernah melaporkan Andi Nurpati, seorang anggota KPU saat itu, atas dugaan pemalsuan putusan MK terkait sengketa Pemilu Legislatif 2009. Namun hingga kini, polisi belum akan memanggil Andi.

Komisi II DPR menanggapi serius kasus dugaan pemalsuan surat MK yang dilakukan oleh Andi Nurpati, anggota KPU saat itu. KPU dan Bawaslu akan dipanggil ke DPR.

PD akan menyiapkan tim pengacara untuk mendampingi mantan bendahara umumnya M Nazaruddin yang dipanggil KPK. Tim pengacara bukan dari internal PD melainkan dari eksternal yang independen.

Tersiar dugaan di Gedung DPR saat ini terdapat anggota yang menduduki kursi yang bukan haknya atau disebut sebagai kursi haram. Namun, Ketua DPR, Marzuki Alie yakin tidak ada anggota DPR yang duduk di kursi haram itu.

Bawaslu mengungkapkan ada 2 pemalsuan dokumen Pemilu Legislatif 2009. Sementara MK juga menemukan 2 lainnya. Komisi II DPR berencana menyeret pelaku pemalsu dokumen ke ranah pidana.