Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa tidak terkejut dengan sikap Partai Demokrat yang balik badan mendukung pilkada langsung. Bahkan, sejak di koalisi Merah Putih, dia menilai kalau partai berlambang mercy itu tidak pernah tegas.

Utang adalah salah satu warisan yang harus ditangani pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tercatat utang jatuh tempo dan harus dibayarkan untuk tahun depan mencapai Rp 108 triliun.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan sikap terakhir pemerintah ditentukan pada Rapat Panja RUU Pilkada pada Senin (22/9/2014). Dia menilai suara partai masih dinamis dan bisa berubah.

Pemerintah dan sejumlah lembaga negara telah menyepakati pembuatan aturan lindung nilai (hedging). Dengan begitu, pemerintah dan BUMN bisa melakukan skema yang mirip asuransi ini tanpa khawatir dugaan merugikan negara.

Menteri ESDM Ad Interim Chairul Tanjung mengajukan anggaran kementeriannya dihemat Rp 1,28 triliun untuk tahun depan. Dengan begitu, anggaran yang diajukan ke Komisi VII DPR turun dari Rp 11,3 triliun menjadi Rp 10,02 triliun.

Kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dilaporkan oleh kubu Sekjen Romahurmuziy ke Polda Metro Jaya karena menduduki Kantor PPP. Kubu SDA merasa memiliki hak terhadap kantor itu.

Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan sejauh ini pihaknya belum mengetahui sikap resmi Partai Demokrat (PD) terkait persoalan RUU Pilkada. Golkar masih menunggu kepastian sikap PD.

Golkar bersiap menyongsong perebutan kursi Ketua DPR. Partai berlambang pohon beringin ini akan segera memutuskan calon yang akan diusung sebagai Ketua DPR.

Rapat Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan Komisi VI DPR menyetujui pemberian dana segar Rp 1,5 triliun kepada PT PAL Indonesia (Persero).

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dirinya lebih setuju dengan sistem pilkada lewat DPRD karena lebih cocok dilakukan di daerahnya. Selain itu, sistem ini juga sesuai dengan budaya keterwakilan di Papua.