Presiden SBY didesak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pengadilan Ad Hoc orang hilang. Desakan tersebut menguat usai DPR mengeluarkan rekomendasi tersebut pada sidang paripurna 28 September lalu.

Aktifis Kontras mendatangi Kejaksaan Agung guna mempertanyakan sikap Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hal ini terkait rekomendasi Paripurna DPR tentang tindak lanjut penyelidikan penghilangan secara paksa periode 1997-1998.

Presiden SBY didesak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) pengadilan Ad Hoc orang hilang. Desakan tersebut usai DPR mengeluarkan rekomendasi tersebut pada sidang paripurna 28 September lalu.

Sri Bintang Pamungkas masih harus bersabar. Upayanya menggelar kongres Persaudaraan Golput kembali dihentikan polisi di Kota Solo.

Kalau pada periode 2004-2009 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya memiliki 11 komisi ditambah dengan alat kelengkapan lainnya, sekarang jumlah komisi diusulkan bertambah menjadi 15.

Pengungkapan kasus orang hilang dinilai jalan di tempat. Komnas HAM meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan ad hoc orang hilang.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menilai perlunya hak imunitas (kekebalan) bagi komisi termasuk KPK. Hal itu supaya komisi tersebut tetap dapat melaksanakan fungsinya serta tidak terganggu bila sedang berhadapan dengan hukum.

Sejumlah komisi dan lembaga negara prihatin atas kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Mereka pun membentuk Forum Komunikasi Bersama Komisi atau Lembaga Negara.

Perseteruan KPK vs Polri mengundang keprihatinan lembaga-lembaga negara lainnya. Beberapa perwakilan komisi negara akan berkumpul membahas sikap terkait kasus yang menimpa koleganya.

Pansus Orang Hilang merekomendasikan agar Presiden SBY membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk orang hilang. Kejagung pun didesak segera menyelidiki kasus orang hilang.