Kapolres Banyuwangi, AKBP Slamet Hadi Supraptoyo, memilih bungkam terkait dirinya yang dilaporkan Ketua Komisi IX DPR-RI, ke Mabes Polri dan Komnas HAM. Pelaporan ini buntut acara sosialisasi kesehatan yang dibubarkan FPI.

Desakan agar ormas yang anarkis segera dibubarkan terus mengalir. Namun, kewenangan membubarkan bukanlah domain kepolisian.

Kegiatan anggota FPDIP yang dibubarkan massa Front Pembela Islam (FPI) di Banyuwangi adalah bentuk pelanggaran HAM. Tidak ada lembaga apa pun yang bisa membubarkan suatu kegiatan kecuali aparat yang berwenang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam keras sikap ormas yang mengusir kegiatan sosialisasi Komisi IX DPR di Banyuwangi. PKS melihat acara Ribka Tjiptaning dan Rieke resmi acara sosialisasi DPR.

Pasca kasus pembubaran acara PDIP oleh FPI beberapa waktu lalu, kini di twitter telah muncul pita dukungan (twibbon) bernama 'Disband FPI'. Walau belum ramai, beberapa pengguna twitter telah mengenakannya.  

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning resmi melaporkan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya ke Bareskrim Polri. FPI dinilai telah melakukan tindak pidana.

Pengaduan anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning cepat dapat tanggapan. Tim Propam akan ke Banyuwangi untuk menyelidiki dugaan bahwa Polres Banyuwangi membiarkan massa FPI.

Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ulil Abshar Abdalla mendukung dibubarkannya organisasi FPI. Organisasi yang selama ini terkenal 'garang' tersebut sudah dianggap melakukan kekerasan yang sistematis sehingga layak untuk dibubarkan.

Politisi PDIP Ribka Tjiptaning cs belum mengantongi izin Kepolisian saat memindahkan acara sosialisasi kesehatan yang digelarnya ke restoran. Mabes Polri akan mengusut kasus pengusiran Ribka Cs oleh FPI di Banyuwangi

Anggota DPR Komisi IX Ribka Tjiptaning mengadu ke Komnas HAM karena merasa diusir ormas FPI saat sedang kunjungan kerja di Banyuwangi.  Ribka meminta Komnas HAM memberikan rekomendasi tegas terhadap ormas tersebut.