Polda Jatim membantah telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Banyuwangi. Pemeriksaan ini terkait kasus pembubaran sosialisasi kesehatan anggota DPR RI yang dilakukan oleh FPI.

MUI mengaku tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menindak ormas Islam yang melakukan tindak kekerasan. Namun, MUI berulangkali mengimbau dan mengingatkan agar cara-cara kekerasan itu ditinggalkan.

Insiden pembubaran acara sosialisasi kesehatan gratis Komisi IX, tak hanya ditangani tim Mabes Polri. Tim dari Polda Jatim, ambil bagian dari penyelidikan tersebut.

Tim Mabes Polri dari Bareskrim melakukan penyelidikan atas insiden pembubaran sosialisasi kesehatan gratis Komisi IX DPR RI oleh sejumlah organisasi masyarakat. Mereka elakukan pertemuan tertutup dengan Kapolres Banyuwangi.

Polri telah meindaklanjuti laporan anggota DPR terkait pembubaran acara sosialisasi kesehatan di Banyuwangi. Kapolres Banyuwangi pun telah diperiksa.

Polri telah meindaklanjuti laporan anggota DPR terkait pembubaran acara sosialisasi kesehatan di Banyuwangi. Kapolres Banyuwangi pun telah diperiksa.

FPI meminta polisi menangkap dan menahan Ribka Tjiptaning. Alasannya anggota Komisi IX DPR dari FPDIP itu dinilai telah dengan sengaja menyebarkan komunisme di masyarakat.

Pengamat Politik Azyumardi Azra berpendapat, pembubaran FPI dikhawatirkan akan kembali ke rezim Soeharto. Solusinya, Kepolisian harus berani menangkap otak di balik insiden pembubaran paksa acara  Ribka Tjiptaning cs di Banyuwangi.

FP) membantah mengusir tiga anggota DPR yang sedang bertugas di Banyuwangi. Bila ada media massa yang mengaitkan FPI dengan insiden itu, FPI akan mengambil langkah hukum dan politik.

FPI menolak bertanggung jawab terhadap insiden pengusiran tiga anggota Komisi IX DPR di Banyuwangi. Di Banyuwangi tidak ada lagi FPI dan tidak ada alasan mengkaitkan FPI dengan kejadian itu.