Konvensi Ujian Nasional (UN) akhirnya menetapkan persentase 60% untuk nilai UN dalam menentukan kelulusan siswa. Sedangkan 40% adalah porsi untuk Nilai Sekolah (NS).

Pencetakan dan distribusi soal UN 2014 disepakati dilakukan oleh masing-masing provinsi. Hal ini ditetapkan dalam konvensi UN yang dilaksanakan pada 26-27 September 2013 di Kemendikbud.

Salah satu agenda yang akan dibahas dalam Konvensi UN adalah mengenai persentase perbandingan UN dengan Nilai Sekolah(NS) sebagai penentu kelulusan siswa. Diusulkan perbandingan itu 50:50.

Mendikbud mengatakan Ujian Nasional (UN) sudah mengakomodasi keinginan semua warga. Hanya model UN perlu diperbaiki apakah manajemennya, materi soal hingga persentase nilai UN dalam kelulusan siswa.

Konvensi Ujian Nasional (UN) digelar Kemdikbud di Jakarta pada 26-27 September 2013 ini membahas mengenai manajemen pelaksanaan UN. Konvensi UN ini tak memberikan tempat untuk membahas perlu atau tidaknya UN diselenggarakan. Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun walk out.

Konvensi Ujian Nasional (UN) tandingan yang diadakan pada Selasa (24/9/2013) lalu mengusulkan untuk meniadakan UN karena fasilitas dan kemampuan guru tidak sama di setiap daerah. Namun mantan Wapres Jusuf Kalla menilai peniadaan UN adalah kebijakan yang memperbodoh bangsa sendiri.

Salah satu penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah melalui penularan dari ibu kepada anak. Lebih dari 90 persen kasus anak HIV mendapatkan infeksi dari ibu. Menanggapi fakta ini, Kemenkes RI pun mengambil tindakan.

Kejaksaan Agung tengah menyelidiki transaksi mencurigakan milik pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). M Nuh mengaku belum mendapat informasi soal penyelidikan tersebut.

Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan transaksi mencurigakan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan PPATK.

Mendikbud M Nuh memastikan jajarannya tengah bekerja menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan anggaran Ujian Nasional (UN) tahun 2012 dan 2013. Bila terbukti ada penyimpangan, sanksi menanti.