Badan Legislasi (Baleg) DPR akan segera mengambil keputusan mengenai revisi Undang-undang (UU) Pilpres. Keputusan itu akan diambil dalam rapat Kamis (4/4) besok lusa.

Sidang paripurna di gedung DPR hari ini molor 50 menit dari jadwal yang ditentukan pukul 10.00 WIB. Sidang baru dimulai sekitar pukul 10.50 WIB. Dalam daftar absensi di depan ruang rapat paripurna sudah 319 anggota DPR yang tanda tangan.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat memutuskan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum partai. Kesiapan SBY menjadi ketua umum ini sempat memicu kekhawatiran bahwa SBY tak akan fokus dengan negara. 

"Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk percepatan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan bagi rakyat. Bukan untuk cari lahan baru untuk caleg atau kekuasaan," ujar ketua Komisi II Agun Gunanjar.

"Contohnya di Amerika, anak presiden mereka memang berkapasitas, bertahun-tahun terjun di politik. Kalau dilarang, justru jadi pelanggaran konstitusional," tutur Ganjar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memeriksa anggota Komisi X DPR, Kahar Muzakir terkait kasus suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) untuk penyelengaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Rusli Zainal.

4 fraksi di DPR yakni Golkar, PD, PAN, dan PKB menolak revisi UU Pilpres. Apa alasan mereka?

Menjelang revisi UU Pilpres sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan. Sejumlah fraksi mendukung revisi UU Pilpers, beberapa menolak. Perdebatan mengerucut pada Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pengajuan capres.

Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi di DPR yang menolak usulan revisi UU Pilpres. FPD memandang usulan revisi harus untuk kepentingan negara bukan kelompok tertentu.

Mereka dikenal cerdas, vokal, dan aktif menyuarakan kebijakan-kebijakan prorakyat sesuai dengan bidang tugasnya. Mereka bisa menjadi inspirasi kaum perempuan calon anggota legislatif yang akan memperebutkan kursi di Dewan tahun depan.