Tim kecil yang merupakan bagian dari Tim Pengawas Century hari ini menggelar rapat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat yang berlangsung tertutup itu akan membahas tindak lanjut dari kasus Century.

KPK terus melakukan pemeriksaan terkait tuduhan pelanggaran kode etik pimpinan KPK. Hari ini Komite akan memeriksa Chandra Hamzah dan Michael Menufandu.

Rencana untuk menghadirkan KPK dan BPK dalam rapat Badan Anggaran DPR, yang kini sedang disorot karena praktik dugaan mafia, justru dinilai mereduksi pertanggungjawaban parlemen.

Rencana pelibatan KPK dan BPK di dalam rapat Badan Anggaran DPR diharapkan tidak menjadi jebakan untuk melegitimasi Banggar. Padahal, mafia anggaran tetap beraksi di belakang layar.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengingatkan bila para koruptor juga melakukan telah melakukan kaderisasi. Untuk menghilangkan proses kaderisasi itu, politik uang harus ditinggalkan.

PPATK telah menemukan 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan seorang anggota Badan Anggaran DPR. Lembaga antipencucian uang itu pun terus melanjutkan penelusurannya.

Pimpinan DPR akhirnya mengirim surat resmi ke KPK agar memantau rapat Badan Anggaran DPR. Langkah ini dilakukan agar semua pembahasan di Banggar terjaga transparansinya.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan pihaknya belum pernah diundang untuk mendampingi rapat-rapat di Banggar DPR. Padahal, lembaga antikorupsi itu siap mendampingi pembahasan anggaran.

Masih adanya perbedaan pendapat di internal Komisi III DPR terkait jumlah capim KPK yang diajukan pemerintah, apakah 8 atau 10 orang, tidak menjadi hambatan bagi Komisi III untuk tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Yulianis, mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Grup perusahaan milik mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) Nazaruddin menyebut keterlibatan Nasir. Benarkah?