Tidak semua pejabat negara yang terseret kasus korupsi itu karena sengaja, melainkan karena ketidaktahuannya. Untuk pencegahannya, SBY meminta KPK menjelaskan tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan bukan.

Menjadi “pasukan” pemberantas korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), boleh dibilang memerlukan mental baja. Tak sekadar menjaga integritas, mereka pun harus kebal teror. Siapa bilang teror hanya bagiannya penyidik. Pegawai-pegawai biasa di kantor komisi antikorupsi itu pun kerap mengalami. Khususnya mereka yang ditempatkan di Direktorat Deputi Pencegahan Korupsi yang jarang memperlihatkan diri ke media.

Pemerintah akhirnya merampungkan perubahan peraturan sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur masa tugas penyidik. Namun, KPK menganggap tak dilibatkan dalam proses penyusunannya.

Kasus hukum yang menjerat Andi Mallarangeng menjadi beban hidup baru yang harus dihadapi. Untuk menghilangkan kepenatan sesaat, Andi berencana istirahat akhir pekan ini sambil memancing.

Polri beralasan sudah mengikuti aturan terkait penarikan penyidiknya dari KPK. Jadi, kalau ada penyidik tidak mau kembali ke Polri, dia harus izin. Yang pertama, melapor ke Kapolri lebih dahulu. 

KPK tengah mengalami krisis penyidik. Ketua KPK Abraham Samad bahkan tegas menyebut, di tengah kasus besar yang diusut, KPK kekurangan penyidik. Nah, karenanya lembaga ini perlu didukung.

KPK menjamin akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang melibatkan Andi Mallarangeng. Pengusutan dilakukan terhadap siapa saja yang terlibat mulai dari pengadaan anggaran hingga barang.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi karena kasus Hambalang. Tapi rupanya, penetapan tersangka Andi tidak mempengaruhi kerja para bawahannya di Kemenpora. 

Presiden berjanji akan menuntaskan revisi peraturan tentang Sumber Daya Manusia KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempertahankan para penyidiknya yang hendak ditarik pulang oleh Mabes Polri. Komisi itu menilai, penarikan penyidik bertentangan dengan kepentingan pemberantasan korupsi secara optimal.