Tak hanya PDIP yang punya kabinet bayangan atau proyeksi kader di pemerintahan, ternyata PKS juga punya. Partai berlambang bulan sabit kembar ini sudah memiliki bayangan kabinet jika nantinya menang Pemilu 2014.

Pemerintah Indonesia siap membantu perlindungan hukum kepada Ketut Pujayasa terkait kasus pemerkosaan kepada penumpang kapal MV Nieuw Amsterdam. Kasus pemerkosaan itu terjadi 13 Februari 2014.

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Raja Yordania Abdullah Bin Al Hissein membahas masalah kerjasama pertahanan. Kedua negara sepakat untuk bekerjasama di bidang industri pertahanan.

Pemerintah China berang atas pertemuan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan pemimpin Tibet, Dalai Lama. China menuding AS mencampuri urusan dalam negerinya dengan menggelar pertemuan tersebut.

Pertumpahan darah yang terjadi di Ukraina menimbulkan keprihatinan Amerika Serikat. Menlu AS John Kerry mengecam pasukan keamanan Ukraina dan menyerukan kekerasan terhadap para demonstran dihentikan.

Australia mengakui bahwa hubungan militer Australia dengan Indonesia tengah melambat. Terutama pasca insiden pelanggaran perairan Indonesia oleh kapal Australia yang terjadi berulang kali.

Pemerintah menyikapi pernyataan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen yang melarang KRI Usman Harun melintas di wilayahnya. Menlu Marty Natalegawa mengatakan penjelasan atas sikap pemerintah akan disampaikan Kementerian Pertahanan.

Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen menyampaikan pernyataan yang melarang KRI Usman Harun untuk melintas di wilayahnya. Menlu RI Marty enggan menanggapi pernyataan Ng tersebut dan tak ingin hal ini memperuncing hubungan kedua negara.

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menlu Marty Natalegawa sebagai mitra. Dalam rapat tersebut, dibahas pula tentang hubungan Indonesia dan Australia pasca kasus penyadapan terbaru dan penyelundupan manusia.

NSA alias Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyadap bisnis rokok dan udang Indonesia dengan menggandeng Direktorat Sinyal Australia. Menlu Marty Natalegawa menegaskan bahwa perlakuan pada AS dan Australia tidak dibedakan.