MK membentuk panel etik hakim guna mencari tahu apakah betul keluarga hakim konstitusi, Arsyad Sanusi terlibat dalam  kasus pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan. Tiga hakim konstitusi ditunjuk menjadi anggota panel tersebut, mereka adalah Ahmad Fadlil Sumadi,  Harjono dan Ahmad Sodiki.

Tim investigasi MK menyebut ada 'pengkortingan' delik dugaan pelanggaran dalam laporan yang diberikan kepada KPK. Namun hal tersebut dibantah Ketua MK Mahfud MD yang menyebut tidak ada yang berbeda antara yang dilaporkannya dengan yang dilaporkan tim investigasi.

MK berencana akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang bertugas untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Rencana ini didukung oleh Pukat Antikorupsi UGM. Keberadaan MKH dianggap penting.

Mahkamah Konstitusi (MK) segera membentuk majelis kehormatan hakim. Hal tersebut dilakukan menyusul terkuaknya dugaan suap menyuap yang ditelusuri tim investigasi yang dipimpin oleh Refly Harun.

Kedatangan tim investigasi MK ke KPK tidak hanya untuk menyerahkan hasil laporan mereka. Tim juga bermaksud menggarisbawahi bahwa ada dua delik dugaan dalam laporan mereka: dugaan penyuapan dan pemerasan.

Eks ketua tim investigasi internal MK, Refly Harun, mengaku telah merayu Bupati Simalungun JR Saragih. Namun, Refly menegaskan rayuan itu hanya untuk meminta Saragih bersaksi, bukan memeras.

Panitera pengganti MK nonaktif Makhfud mengaku mendapat intimidasi dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan suap MK. Intimidasi itu datang dari internal MK sendiri.

Mantan anggota tim investigasi Bambang Widjojanto (BW) mendorong adanya keterbukaan yang dilakukan MK atas kasus suap Bupati Simalungun JR Saragih. Namun BW menyayangkan keterbukaan MK tersebut akhirnya menjadi bumerang bagi salah satu lembaga tinggi negara tersebut.

Mantan tim investigasi internal Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin kesahihan hasil temuan mereka tentang adanya dugaan suap di MK. Kalau ada yang meragukan dan merasa dirugikan, tim investigasi siap bertanggung jawab.

Pemberian izin eksplorasi tambang minimal seluas 5.000 hektar dinilai merugikan warga dan pengusaha kecikarena menguntungkan badan usaha dalam ukuran besar.