Ketua DPR Marzuki Alie mengharap Badan Kehormatan DPR mengambil sikap tegas terkait status anggota DPR yang berkasus hukum. BK pun diminta untuk bisa proaktif menindaklanjuti gagasan ini.

PKS menyatakan kasus yang dialami oleh dua kadernya di DPR, Misbakhun dan Arifinto berbeda. PKS menganggap Misbakhun dizalimi sehingga tidak perlu mengundurkan diri layaknya Arifinto.

Sampai saat ini sejumlah anggota DPR yang bersatus sebagai tersangka/terdakwa masih aktif menjabat sebagai wakil rakyat.  Hal itu tak lepas dari UU DPR No 27 tahun 2009. Tak heran UU itu pun dikritik.

Dirjen Pas Kemenkum HAM Untung Sugiyono menilai kaburnya 1 napi dan 3 tahanan dari Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang adalah bagian dari risiko pekerjaan. Ia mengakui kaburnya 4 orang itu karena kelalaian petugas.

Polres Metro Jakarta Timur menemukan tang pemotong kawat di menara pengawas Rumah Tahanan Cipinang. Tang ini diduga digunakan napi dan tahanan untuk kabur dari penjara.

Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta masih menyelidiki kaburnya 1 narapidana dan 3 tahanan dari Rutan Cipinang. Kuat dugaan kaburnya para penghuni penjara karena human error.

Empat orang yang melarikan diri dari LP Cipinang, terdiri dari satu narapidana dan tiga tahanan. Dugaan sementara, mereka melarikan diri melalui pos penjagaan yang pada waktu kejadian justu tidak dijaga sama sekali oleh sipir.

Upaya PK yang dimohonkan mantan Menkes Ahmad Sujudi ditolak MA. Alhasil, Sujudi tetap dihukum sesuai keputusan PT Jakarta yaitu 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Kejagung menuturkan bahwa izin pemeriksaan 61 kepala daerah terkait perkara yang ditangani Kejaksaan belum kunjung turun dari presiden SBY sejak tahun 2005. Kejagung tidak mengetahui mengapa izin tersebut belum juga turun.

Nurdin Halid dan Nugraha Besoes resmi mengugat Menpora Andi Mallarangeng atas keputusan membekukan kepengurusan PSSI. Gugatan itu mereka daftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.