Tim pengacara Antasari Azhar bergerak cepat. Usai mendengar kesaksian bahwa penahanan kliennya telah dikondisikan oleh sejumlah petinggi Polri, mereka segera melapor ke Komnas HAM.

Saksi ahli pemohon, Rudi Satrio menilai pasal 32 ayat 1 huruf (c) UU KPK telah menerobos asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Menurutnya, dalam logika hukum pidana tidak boleh seseorang diberi sanksi tanpa dinyatakan bersalah terlebih dahulu.

UU KPK pada pasal 32 ayat 1 dinilai melanggar azas praduga tidak bersalah. Aturan itu mengatur mengenai pemberhentian pimpinan KPK setelah menjadi terdakwa. Ini berbeda dengan aturan yang lain.

Penggugat lahan Gasibu, Ary Juariah melayangkan klarifikasi dan keberatan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Salah satu poin keberatan adalah keberadaan Satpol PP di lahan sengketa.

Tekanan publik agar dibentuk tim independen pencari fakta (TPF) kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah disambut positif oleh Presiden SBY. Bahkan nama-nama yang pantas duduk di TPF telah dibahas.

Ketua enam lembaga pemantau pemilu yang tergabung dalam Panitia Pemberhentian Penyelenggara Pemilu (P4) menghadiri rapat Komisi III DPR. Mereka meminta DPR menindaklanjuti rekomendasi Panitia Angket DPT untuk memberhentikan KPU.

Para korban yang kehilangan anaknya di era 1997-1998 kecewa karena disambut kurang menyenangkan oleh Ketua DPR baru Marzuki Alie.

Masih ingat 3 pedagang rokok yang babak belur digebuki oknum TNI karena dituding mencuri pistol? Ternyata ketiganya tidak terbukti bersalah. Polisi telah menangkap pelaku yang sebenarnya.

Dugaan rekayasa kasus terhadap pimpinan KPK yang melibatkan pejabat Kejagung dan Mabes Polri harus diusut serius. Pengusutan harus dilakukan oleh tim independen, bukan Kejagung dan Mabes Polri.

Daniel Daen dan Hendrikus Kia Walen, teksekutor pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen mengaku disetrum polisi. Tegas-tegas polisi membantahnya dan mempersilakan kedua orang itu lapor ke Komnas HAM.