Menko Polkam Djoko Suyanto berpendapat, usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) tidak penting. Yang terpenting, ormas yang melakukan kekerasan harus dikenai sanksi hukum.

Tindakan anarkis Front Pembela Islam (FPI) akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Sebagai organisasi resmi seharusnya FPI tidak mengedepankan kekerasan dan kemungkaran.

Sejumlah tokoh masyarakat lintas agama yang tergabung dalam Kaukus Pancasila mengusulkan kepada PBNU untuk menginisiasi pembubaran FPI lewat class action. Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Ali Said menilai pembubaran FPI harus sesuai undang-undang yang ada.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak usulan Kaukus Pancasila yang menginginkan PBNU menjadi inisiator pembubaran Front Pembela Islam (FPI) melalui class action. PBNU hanya ingin pelaku tindak kekerasan di hukum sesuai aturan yang berlaku.

Sejumlah tokoh masyarakat lintas agama yang tergabung dalam Kaukus Pancasila mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membubarkan FPI. Kaukus Pancasila mengusulkan pembubaran FPI melalui class action.

Polda Jatim membantah telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Banyuwangi. Pemeriksaan ini terkait kasus pembubaran sosialisasi kesehatan anggota DPR RI yang dilakukan oleh FPI.

MUI mengaku tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menindak ormas Islam yang melakukan tindak kekerasan. Namun, MUI berulangkali mengimbau dan mengingatkan agar cara-cara kekerasan itu ditinggalkan.

Insiden pembubaran acara sosialisasi kesehatan gratis Komisi IX, tak hanya ditangani tim Mabes Polri. Tim dari Polda Jatim, ambil bagian dari penyelidikan tersebut.

Tim Mabes Polri dari Bareskrim melakukan penyelidikan atas insiden pembubaran sosialisasi kesehatan gratis Komisi IX DPR RI oleh sejumlah organisasi masyarakat. Mereka elakukan pertemuan tertutup dengan Kapolres Banyuwangi.

Polri telah meindaklanjuti laporan anggota DPR terkait pembubaran acara sosialisasi kesehatan di Banyuwangi. Kapolres Banyuwangi pun telah diperiksa.