detikNews
PDIP: Revisi UU KPK Tak Bertentangan dengan TAP MPR
Politikus PDIP Arteria Dahlan bersikukuh bahwa UU KPK yang direvisi itu nantinya akan tetap berlaku.
Kamis, 08 Okt 2015 10:41 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Bertentangan dengan TAP MPR, RUU 'Pembunuhan' KPK Tak Akan Berlaku
Karena bertentangan dengan Tap MPR yang kedudukannya lebih tinggi, maka RUU usulan DPR tak akan berlaku meskipun nantinya disahkan.
Kamis, 08 Okt 2015 08:55 WIB
detikNews
Membedah Vonis MK yang Menghapus Kewenangan KY Dalam Menyeleksi Hakim
Meski hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyatakan perbedaan pendapat, tapi suaranya kalah dengan 8 hakim konstitusinya.
Kamis, 08 Okt 2015 08:40 WIB
detikNews
Draf RUU oleh DPR Bertentangan dengan TAP MPR Pendirian KPK
Ternyata, isi draf itu sangat bertentangan dengan Ketetapan MPR No VIII Tahun 2001 yang menjadi dasar pendirian KPK.
Kamis, 08 Okt 2015 08:03 WIB
detikNews
MK Tegaskan Kebijakan Program Wajib Belajar Diatur di Tingkat Pemda
MK menolak gugatan wajib belajar 18 tahun yang dimohonkan oleh aktivis pendidikan.
Rabu, 07 Okt 2015 17:54 WIB
detikNews
Hakim Konstitusi Palguna: KY Berwenang Seleksi Hakim
Hakim konstitusi Palguna menyatakan KY berwenang menyeleksi hakim dengan syarat tertentu. Tapi suaranya kalah.
Rabu, 07 Okt 2015 16:40 WIB
detikNews
Tok! MK Putuskan Seleksi Hakim Otoritas Kewenangan MA
KY tidak lagi berwenang ikut melakukan seleksi hakim. MK memutuskan kewenangan tersebut mutlak di tangan MA.
Rabu, 07 Okt 2015 15:31 WIB
detikNews
Para Hakim Agung Hadiri Sidang Vonis Kewenangan KY
Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) ingin memangkas kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam rekrutmen hakim.
Rabu, 07 Okt 2015 14:09 WIB
detikNews
Wewenang KY Dalam Rekrutmen Hakim Diputus MK Siang Ini
Sekelompok hakim agung keberatan jika KY terlibat dalam seleksi hakim dan menggugat ke MK. Bagaimana akhirnya?
Rabu, 07 Okt 2015 08:07 WIB
detikNews
Panggil Anggota DPR yang Dilaporkan Aniaya PRT Seizin Presiden? Ini Kata Kapolda
Kapolda Metro Jaya memberi penjelasan soal pemanggilan anggota DPR yang dilaporkan menganiaya PRT harus seizin presiden. Hal itu memerlukan keterangan ahli.
Selasa, 06 Okt 2015 17:52 WIB