Masuknya mantan Deputi V Badan Intelejen Negara (BIN)  Muchdi Pr dalam 39 nama calon tetap anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dinilai berisiko tinggi. Publik sudah mempunyai persepsi negatif atas Muhdi  karena tersangkut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Kaum Aisyiyah merasa kecewa karena merasa tidak diberikan kesempatan untuk masuk dalam bursa pencalonan Ketua Umum Muhammadiyah 2010-2015. Padahal, memang tidak lolos dalam 39 besar.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dapat dipilih kembali maksimal untuk dua periode. Sedangkan untuk anggota lainnya tidak ada pembatasan.

Beberapa perwakilan Muhammadiyah dari beberapa wilayah menyambut baik hasil laporan yang disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2010. Meski demikian, masih ada beberapa catatan kritis yang perlu disampaikan sebagai koreksi dan perbaikan untuk periode mendatang.

Dari 39 nama calon Ketua Umum PP Muhammadiyah, tidak satu pun tercantum perwakilan Aisyiyah masuk dalam bursa. Pengurus Aisyiyah pun kecewa dan menyurati panitia pelaksana pemilihan calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015.

Ketua Umum Pimpinan (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan ada penambahan jumlah unsur Pimpinan Pusat dari 13 orang menjadi maksimal 19 orang. Penambahan jumlah tersebut diperbolehkan berdasarkan konstitusi Muhammadiyah.

Rapat-rapat selama ini identik dengan kebal-kebul. Tapi tidak dengan Muktamar Muhammadiyah. Arena muktamar bisa dibilang bebas dari asap rokok. Teladan yang inspiratif!

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, secara tegas menolak legalisasi perjudian. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak melegalkan perjudian dengan membangun lokalisasi.

Bagi beberapa kaum perempuan Aisyiyah, Din Syamsudin masih cukup baik untuk bisa berjalan membangun Muhammadiyah 5 tahun ke depan.

Fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah pada bulan Maret 2010 sempat dipertanyakan oleh peserta Muktamar. Sebab fatwa haram rokok tersebut tidak dimasukkan dalam laporan PP.