detikNews
KPK Yakin MA Independen Tangani PK Eks Menkes Siti Fadilah
KPK siap menghadapi PK yang diajukan oleh eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
Jumat, 25 Mei 2018 22:14 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Eks Menkes Siti Fadilah Ajukan PK Kasus Korupsi Alkes
Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengajukan peninjauan kembali (PK).
Jumat, 25 Mei 2018 18:28 WIB
detikNews
Cak Imin Dukung KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg
tKetum PKB Muhaimin Iskandar mendukung KPU melarang eks narapidana korupsi jadi calon legislatif.
Jumat, 25 Mei 2018 16:16 WIB
detikNews
KPU akan Undang Parpol-KPK Bahas Eks Koruptor Dilarang Nyaleg
Parpol hingga KPK akan diundang KPU untuk membahas aturan mantan narapidana koruptor dilarang nyaleg.
Jumat, 25 Mei 2018 14:41 WIB
detikNews
KPK Imbau Parpol Tidak Calonkan Eks Koruptor Jadi Caleg
Ketua KPK Agus Rahardjo sepakat dengan KPU soal eks narapidana korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2019.
Jumat, 25 Mei 2018 13:13 WIB
detikNews
Ahli di Sidang Bimanesh Jelaskan soal Kode Etik Dokter
Dokter disebut tidak boleh menolak pasien, tetapi ada salah satu kondisi yang membuat dokter tersebut menolak.
Jumat, 25 Mei 2018 11:58 WIB
detikNews
Ajukan PK Kasus Hambalang, Ini Novum yang Diajukan Anas
Mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi kasus Hambalang.
Kamis, 24 Mei 2018 19:36 WIB
detikNews
Abraham Samad Setuju soal Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg
Mantan Ketua KPK Abraham Samad setuju dengan aturan larangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Apa kata Samad?
Kamis, 24 Mei 2018 17:44 WIB
detikNews
KPU Segera Serahkan Aturan Eks Koruptor Dilarang Nyaleg ke Pemerintah
KPU tengah merapikan draf Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur eks narapidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Kamis, 24 Mei 2018 13:40 WIB
detikNews
Pimpinan DPR Tak Setuju Eks Koruptor Bisa Nyaleg
Komisi II ingin eks koruptor bisa yaleg. Namun pimpinan DPR tak sependapat.
Kamis, 24 Mei 2018 11:36 WIB