Ketidakseragaman revisi UU Pileg dan UU Pilpres meresahkan banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk menyikapinya, Komisioner KPU Ida Budhiarti beranggapan perlu dilakukan modifikasi UU Pemilu.

Persaingan antar pasangan calon dan parpol selama masa kampanye untuk memenangkan pemilu seringkali memicu keributan. Guna meredam konflik politik seperti ini, Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti mengatakan perlu adanya kepastian hukum.

Ketentuan konstitusi soal syarat bagi pasangan capres cawapres memenangkan Pilpres menuai polemik. Undang-undang tak mengantisipasi jika Pilpres hanya diikuti 2 pasangan capres seperti saat ini.

Syarat pokok dan unsur terpenting bagi negara demokrasi yakni konstitusi. Problem hukum dan demokrasi di Indonesia yakni adanya ketidakhormatan terhadap hukum.

Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik (KPKPRL) melaporkan politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rieke dianggap melakukan kampanye di stasiun.

KPU memutuskan pilpres 2014 bisa berlangsung dua putaran mengacu UU Pilpres dan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014. Bagaimana jika hanya dua pasangan calon dan hasil putaran kedua berbeda?

Tim advokasi pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta kembali menyambangi kantor Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kubu Jokowi-JK.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Anies Baswedan meminta polisi mengusut tuntas hubungan antara Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, Setiyardi dengan pihak Istana Kepresidenan. Setiyardi disebut merupakan bawahan dari Staf Khusus Kepresidenan bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah.

"Kami sudah punya sikap dan kami tuangkan di dalam draf PKPU (Peraturan KPU). Draf itu sebetulnya sudah ada tapi harus kami lengkapi," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya Jl Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (17/6/2014).

Kapolri Jenderal Sutarman memastikan akan mengusut semua pihak yang terlibat dalam pembuatan tabloid Obor Rakyat. Termasuk para penyandang dana yang mensponsori terbitnya produk tersebut.