Sikap Komisi III DPR RI yang menolak kehadiran 2 pimpinan KPK dikecam oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sikap itu dinilai sebagai tindakan yang tidak substantif dan justru menjatuhkan kredibilitas parlemen.

Sikap Komisi III DPR RI yang menolak kehadiran 2 pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dikecam oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sikap itu dinilai sebagai tindakan yang tidak substantif dan justru menjatuhkan kredibilitas parlemen.

Komisi III DPR mengakui keputusan menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak dilandasi pada pertimbangan hukum. Melainkan hanya landasan etika moralitas belaka.

"Kesimpulan kemarin itu masih bisa dirubah. Nah kalau dirubah dalam arti penolakan dicabut, RDP tetap bisa berlanjutkan," ujar Ketua Komisi III DPR, Benny Kabul Harman.

KPK sudah mengirimkan surat menanggapi keputusan Komisi III DPR yang menolak kehadiran Chandra-Bibit . KPK mempertanyakan dasar hukum penolakan Chandra-Bibit dan menyampaikan tidak bisa hadir dalam RDP hari ini.

Wakil Ketua DPR RI Tjatur Sapto Edy menilai status tersangka Bibit-Chandra akan hilang seiring dikeluarkannya deponeering atas kasus kedua pimpinan KPK ini. Karenanya, Komisi III DPR tidak berhak menolak kehadiran Bibit-Chandra ke DPR.

Pagi ini Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief bertemu dengan pimpinan KPK. Namun Timur dan Basrief menyebut tidak ada kasus khusus yang dibahas dalam pertemuan tersebut, melainkan koordinasi biasa.

Kehadiran dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat kerja ditolak oleh Komisi III DPR. Penolakan ini dianggap sebagai bukti nyata lembaga lesislatif tersebut tidak pro akan pemberantasan korupsi, tetapi justru berupaya melemahkan KPK.

Menyandang status tersangka meski kasusnya telah dideponering membuat Wakil Ketua KPK Bibit Samat Rianto dan Chandra Hamzah tak bisa masuk ke DPR. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, penolakan tersebut hal yang lumrah.

Keputusan rapat internal Komisi III DPR menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Keputusan itu juga indikasi bahwa sebagian politisi diam-diam menyimpan kecemasan terhadap sepak terjang KPK.