Mantan Menkum HAM Amir Syamsuddin bisa memahami apa yang dimaksud Menkum Yasonna Laoly soal remisi koruptor. Amir menyampaikan, maksud Laoly sebenarnya terkait hak yang dimiliki napi sesuai UU. 

Wacana pemberian remisi untuk terpidana korupsi yang digulirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly memicu pro kontra. Bagaimana komentar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil?

Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar tak setuju bila narapidana kasus korupsi disamakan dengan napi biasa. Jadi, napi koruptor tak bisa sembarang diberi remisi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai setiap koruptor yang sudah menerima vonis dan mendekam dalam penjara memiliki peluang yang sama dengan napi kasus lainnya untuk diberi remisi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan dirinya bukan ingin mengobral remisi untuk para koruptor melalui PP 99/2012. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pun menjelaskan bahwa PP tersebut justru kemunduran dari pemberantasan korupsi.

Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menentang keras pandangan Yasonna. Menurut Busyro, justru koruptor perlu didiskriminasi dengan tidak diberi remisi. Bila Anda setuju pendapat Busyro Muqoddas, pilih Pro!

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi aturan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai banyak hal yang perlu dikaji terkait hal tersebut. 

Menkum HAM Yasonna Laoly berniat tak mendiskriminasi napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Yasonna pun mulai menggulirkan wacana memberikan remisi bagi narapida extraordinary crime.

Berkembang wacana Menkum HAM Yasonna Laoly akan merevisi PP 99 tahun 2012 di mana nantinya koruptor juga bisa mendapatkan remisi. Menurutnya semua napi punya hak yang sama untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat.

Setelah melakukan pengecekan ke Biro Hukum, pimpinan KPK membenarkan pernah mendapat undangan dari Menkum HAM pada pertengahan Februari Lalu. Namun, undangan yang diterima KPK bukan untuk berdiskusi, melainkan undangan untuk mengikuti seminar.