detikNews
Soal Reshuffle Kabinet, Mendes: Saya Terima Kalau Dicopot
Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo mengaku siap bila dirinya dicopot dari jabatannya.
Jumat, 14 Jul 2017 16:38 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Mengaku Kenal Tersangka, Mendes Bantah Terlibat Suap Opini WTP BPK
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo membantah terlibat kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK.
Jumat, 14 Jul 2017 15:56 WIB
detikNews
Suap Opini WTP BPK, Mendes PDTT Penuhi Pemeriksaan KPK
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK.
Jumat, 14 Jul 2017 11:05 WIB
detikNews
Eks Pimpinan KPK Bibit Samad Resmi Pimpin Satgas Dana Desa
Satgas Dana Desa, yang dipimpin Bibit Samad Rianto, punya tugas membantu kepala desa mengelola dana desa tanpa penyimpangan.
Rabu, 05 Jul 2017 12:31 WIB
detikNews
Suap Opini WTP, KPK Buka Kemungkinan Periksa Mendes
KPK membuka kemungkinan memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Selasa, 30 Mei 2017 19:50 WIB
detikNews
Mendes Persilakan KPK Periksa Pejabat Tinggi Kemendes
Mendes Eko menyebut pemberian akses kepada KPK sebagai bentuk tegas kepada para PNS di Kemendes PDTT.
Selasa, 30 Mei 2017 19:49 WIB
detikNews
Mendes Tegaskan Siap Kooperatif Bantu KPK Ungkap Suap WTP
Eko mengatakan pihaknya melakukan evaluasi pasca penangkapan Irjen Kemendes Sugito dan Jarot Budi Prabowo oleh KPK.
Selasa, 30 Mei 2017 17:42 WIB
detikNews
Irjen Kemendes Ditangkap, 3 Ruangan Disegel KPK
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memastikan ada 3 ruangan di kantornya yang disegel KPK.
Sabtu, 27 Mei 2017 12:09 WIB
detikNews
Dugaan Suap WTP Kemendes dari BPK dan Opini WDP Setahun Sebelumnya
Penyidik KPK menangkap 7 orang, termasuk 2 auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sabtu, 27 Mei 2017 11:54 WIB
detikNews
Menteri Desa yang Tak Kunjung Pulang Demi Tunggu Kabar OTT KPK
Mendes Eko Putro Sandjojo tidak kunjung pulang karena menunggu biro hukum yang diutusnya ke KPK.
Jumat, 26 Mei 2017 22:33 WIB