Aturan BI mengenai pembatasan Loan to Value (LTV) atau uang muka (DP) KPR tidak dapat meredam kenaikan harga properti yang telah kadung tinggi karena bisa disiasati oleh pengembang.

Polri diminta mengantisipasi enam daerah yang diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada tahun 2014. Keenam wilayah itu adalah Papua, Jabar, Jakarta, Sumut, Sulteng, dan Jateng.

Indonesia Property Watch (IPW) memperkirakan kenaikan BI Rate menjadi 7,5% membuat pasar perumahan mengalami perlambatan.

IPW menyayangkan surat yang dilayangkan Wakapolri terkait penundaan pengenaan jilbab bagi Polwan. Penundaan karena banyak ditemukan ketidakseragaman dalam berjilbab. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai aturan mengenai penundaan itu tidak berdasar.

Kenaikan harga rumah subsidi (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) akan menambah daftar panjang masyarakat yang tidak dapat membeli rumah.

Pengusaha properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditetapkan hanya 2% dari penghasilan pekerja atau PNS.

Menteri Perumahan (Menpera) Djan Faridz mengungkapkan ada tiga masalah krusial di sektor perumahan di Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengakui Indonesia masih kekurangan pasok (backlog) 15 juta unit rumah.

Sistem perumahan nasional yang buruk akan membuat kurang pasok (backlog) perumahan akan naik hampir dua kali lipat.

IPW mengapresiasi pengangkatan Irjen Suhardi Alius sebagai Kabareskrim yang baru oleh Kapolri Jenderal Sutarman. Pengangkatan Suhardi dianggap sebagai terobosan untuk menampilkan kader muda di jajaran elit Polri.