PAN tetap mendukung penyelesaian kasus bailout Bank Century diselesaikan melalui proses hukum. Langkah ini dinilai paling tepat agar persoalan tersebut tidak selalu  menjadi komoditi politik.

PAN mendesak penegak hukum untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi DPR tentang kasus Bank Century. Partai matahari biru ini juga meminta KPK segera memanggil para pihak yang diduga terlibat, termasuk Boediono dan Sri Mulyani.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo menilai hak menyatakan pendapat dalam kasus Century masih akan sulit disepakati DPR. Sebab, mayoritas fraksi masih ingin melihat dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum.

Kasus Gayus Tambunan bukti gagalnya reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Keuangan RI. Selaku penanggungjawab tertinggi, Menkeu Sri Mulyani seharusnya dinonaktifkan.

Praktek mafia pajak diyakini tidak hanya dilakukan oleh Gayus dan atasannya di Direktorat Banding dan Keberatan Ditjen Pajak. Masih banyak pejabat Ditjen Pajak yang melakukan prakterk kotor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dituntut untuk membongkar habis mafia-mafia pajak dan di instansi Kemenkeu lainnya. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan harus jadi momentum untuk membongkar mafia-mafia itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperluas jumlah pejabat yang melaporkan kekayaan. Hal ini dilakukan seiring dengan munculnya kasus pegawai pajak Gayus Tambunan.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendukung usulan perlunya audit kekayaan aparat Pajak menyusul mencuatnya kasus Gayus Tambunan.

Gaji Gayus Tambunan hanya Rp 12,1 juta per bulan, tapi kekayaannya mencapai miliaran rupiah. Kementerian Keuangan pun didesak untuk melakukan audit atas kekayaan para pegawainya, terutama di tempat yang 'basah'.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun diminta untuk mengaudit ketat para pegawainya di tempat-tempat  'basah' terutama di Ditjen Pajak.