Komisi X DPR RI melakukan kunjungan ke Pemprov Jabar di Gedung Sate, Selasa (16/12/2014). Kunjungan tersebut membicarakan banyak hal, terutama terkait penyelenggaraan PON 2016 yang akan digelar di Jabar.

Kebijakan Mendikbud Anies Baswedan yang menghentikan sementara Kurikulum 2013 untuk dievaluasi menimbulkan pro dan kontra. Anies mengaku siap menjelaskan keputusannya itu ke semua pihak, termasuk ke DPR.

Mendikbud Anies Baswedan menghentikan penerapan Kurikulum 2013. Kebijakan ini menuai kritik dari DPR. Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya menyebut kebijakan penghentian itu terlalu terburu-buru.

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI tak lagi sebesar dulu. Kini jumlahnya hanya 61 orang. Meski begitu, Ketua Fraksi PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tetap optimistis fraksi partai berlambang bintang mercy itu tetap kuat.

Komisi X DPR RI merespons posisif masukan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkait penambahan anggaran olahraga. Komisi yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan itu pun berjanji mewujudkan hal tersebut.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan KONI Pusat telah rampung. Selain membahas soal anggaran olahraga, penyelesaian konflik antara KONI dan KOI rupanya juga masuk dalam agenda tersebut.

KONI mengusulkan perubahan anggaran dana pelatnas atlet: dari swakelola dikembalikan ke sistem hibah. Usulan itu disampaikan KONI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI selama sekitar empat jam.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya menyatakan wacana kocok ulang susunan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan termasuk Komisi bisa menimbulkan masalah baru. Jalan musyawarah akan lebih baik untuk mengakhiri kondisi terbelahnya DPR selama ini.

Komisi X DPR hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanudin Anwar Arifin serta Pakar Tata Negara Margarito Kamis. Dalam RDPU ini, Komisi X hanya dihadiri 18 anggota dewan.

DPR telah menyelesaikan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di 11 komisi dan 4 badan. Seluruh kursi pimpinan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih karena Koalisi Indonesia Hebat tidak menyerahkan nama anggotanya untuk tiap AKD.