Untuk menelurkan pelayanan investasi satu atap, pemprov Sumatera Barat (Sumbar) kian intensif menggodok rancangan peraturan daerah tersebut.

Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) menyomasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengeksekusi 33 eks anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 yang telah divonis Mahkamah Agung (MA) melakukan tindak pidana korupsi APBD Sumbar 2002 secara berjamaah senilai Rp 5,9 miliar.

Kontroversi penerbitan Playboy masih berlanjut di daerah. DPRD Sumbar pun mendesak Gubernur untuk segera mengambil sikap menolak majalah dewasa itu.

DPRD Sumbar akan membuka kotak pengaduan untuk menampung aspirasi CPNS yang merasa dirugikan pada penerimaan PNS di Sumbar.

Sekian lama setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak kasasi 33 dari 43 eks anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) periode 1999-2004, aparat kejaksaan tak kunjung mengeksekusi mereka.

Bila rencana kenaikan TDL dipaksakan, kondisi UKM Sumbar akan semakin parah. Makanya Kadin Sumbar meminta DPR menolak kenaikan TDL.

Kebakaran hutan kembali terjadi di sejumlah kawasan di Sumatera Barat (Sumbar).

Ratusan sopir dan pengusaha angkot yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan (IPPA) 419 jurusan Pasar Raya Padang-Batas Kota kembali melakukan aksi mogok.

Kejaksaan yakin 33 anggota DPRD Sumbar yang jadi terpidana kasus korupsi dana APBD tidak akan kabur ke luar negeri. Soalnya mereka saat ini masih dicekal.

4 LSM akhirnya melaporkan majelis hakim PN Jaksel yang membebaskan Neloe cs. LSM-LSM ini tidak ingin preseden buruk itu terulang lagi.