detikNews

Yusril Desak Menkum Cabut SK Golkar Agung dan Terbitkan SK Golkar Ical

Kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra, meminta Menkum HAM mencabut SK pengesahan DPP Golkar Munas Ancol.

Kamis, 22 Okt 2015 13:54 WIB

detikNews

Ahli: Hukuman Kebiri Lebih Tepat Diatur di UU, Bukan di Perppu

UUD 1945 menjamin warga negara untuk melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk bebas dari penyiksaan.

Kamis, 22 Okt 2015 08:45 WIB

detikNews

Buntu di MK, Fathul Minta DPR Perberat Syarat Haji Berkali-kali

Negara memberikan kesempatan yang sama bagi calon peserta haji baik yang pertama atau yang kedua kalinya. Aturan ini dinilai diskriminatif.

Rabu, 21 Okt 2015 08:20 WIB

detikNews

MK Tegaskan WNI yang Ingin Haji Berkali-kali Tak Boleh Dipersulit Syaratnya

MK menegaskan WNI yang ingin naik haji 2 kali atau lebih tidak perlu diberatkan dengan syarat-syarat tertentu

Selasa, 20 Okt 2015 15:54 WIB

detikNews

WNI yang Ingin Haji 2 Kali Akan Dipersulit? MK Menjawab Siang Ini

Akankah MK memperberat syarat WNI yang ingin naik haji untuk kedua kalinya atau lebih? 

Selasa, 20 Okt 2015 08:16 WIB

detikNews

Jika Terbukti Langgar Etik, Hakim Konstitusi Bisa Diberhentikan

Sebagai negarawan hakim konstitusi haruslah mengedepankan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Senin, 19 Okt 2015 12:21 WIB

detikNews

Usai Dilaporkan ke Polda, Hakim Konstitusi Juga Diadukan ke Dewan Etik MK

Empat hakim konstitusi dilaporkan ke Dewan Etik MK. Sebelumnya, keempatnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Senin, 19 Okt 2015 11:02 WIB

detikNews

Setelah Dokter, ASN dan Notaris, Kini Kewenangan Hakim MK yang Diperkarakan

KUHP memberikan jaminan pejabat yang melaksanakan kewenangannya tak bisa dipidana. Tapi dalam praktiknya, doktrin ini tidak linier.

Senin, 19 Okt 2015 08:50 WIB

detikNews

Dilaporkan ke Polisi, Ini Tanggapan Ketua MK

Hakim MK dilaporkan ke polisi karena diduga menyalahgunakan wewenang dalam gugatan IKAHI. Ketua MK, Arief Hidayat tak ambil pusing soal laporan itu.

Kamis, 15 Okt 2015 14:07 WIB

detikNews

Pemerintah Godok 4 Poin Revisi UU KPK, Ini Tanggapan KPK

Empat poin di revisi UU KPK terkait penyadapan, penerbitan SP3, pengawasan, dan penyidik independen. Apa kata KPK?

Kamis, 15 Okt 2015 13:58 WIB