Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998 membuat ruang bagi aktivis politik Islam kembali terbuka lebar. Sejumlah alumni Timur Tengah membikin halaqoh tarbiyah di kampus-kampus.

Tiga tahun setelah divonis, akhirnya terungkap kejanggalan putusan Yayasan Supersemar. Seharusnya Yayasan Supersemar membayar 75 persen dari Rp 189 miliar tetapi di amar menjadi Rp 185 juta.

Halaman 107 putusan kasus Yayasan Supersemar menyimpan tanda tanya besar. Sebab, dalam amar putusan, seharusnya tertulis Rp 185 miliar tetapi berubah menjadi Rp 185 juta. Benarkah hanya salah ketik semata?

Kejaksaan akan mengajukan upaya Peninjauan Kembali perkara Yayasan Supersemar pekan ini. Sebab, dalam putusan MA terdapat salah ketik jumlah nominal yang hanya bisa diperbaiki melalui upaya PK.

Kejaksaan Agung telah berkordinasi dengan MA terkait masalah ini. MA merekomendasikan untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

Yayasan Supersemar yang dihukum USD 315 ribu dan Rp 139 miliar tidak bisa dieksekusi oleh Kejagung karena amar putusannya dipenuhi kejanggalan. Selain salah ketik, ternyata MA juga salah dalam hitung-hitungan uang.

Usai prahara pemalsuan vonis gembong narkoba Hengky Gunawan, Mahkamah Agung (MA) kembali menghadapi masalah superserius, putusan Yayasan Supersemar. Pasalnya, dalam amar putusan, seharusnya tertulis Rp 185 miliar tetapi berubah menjadi Rp 185 juta.

Seharusnya yayasan milik Soeharto itu diwajibkan mengembalikan 75 persen dari Rp 185 miliar. Entah mengapa, angka tersebut berubah menjadi Rp 185 juta.

Kesalahan ketik cukup fatal terjadi dalam putusan kasasi kasus Yayasan Supersemar. MA melakukan kesalahan ketik dari yang seharusnya Rp 185 miliar menjadi Rp 185 juta.

Kejaksaan Agung telah menerima salinan putusan kasasi MA yang memerintahkan untuk mengeksekusi denda senilai Rp 3.7 triliun terhadap Yayasan Supersemar. Namun eksekusi belum bisa dilaksanakan gara-gara salah ketik.