Pendirian monumen musisi di taman Monumen Perjuangan, ternyata tak memberi kontribusi apapun pada taman tersebut. Panita dari PT Bardi Pratama dalam rekomendasinya ke Pemprov Jabar hanya meminta pendirian monumen itu saja.

Meski monumen musisi disponsori oleh sebuah perusahaan rokok, namun Pemprov menyanggah jika monumen tersebut diembel-embeli unsur komersil. Meski tertera logo produk, diyakini logo tersebut tidak mengacu langsung pada produk komersil.

Pemberi izin monumen musisi yang berada di Taman Monumen Perjuangan (disebut juga Taman Boulevard-red) ternyata Pemprov Jabar. Pemasangan monumen itu tak permanen, Pemprov hanya memberikan izin PT Bardi Pratama selama 6 bulan.

Meski Distam Kota Bandung menyatakan taman Monumen Perjuangan yang ditempati monumen musisi bukan taman yang dikelolanya, seharusnya izin pemasangan monumen juga harus disetujui Distam. Pemkot Bandung dinilai telah kecolongan.

Izin pemasangan monumen musisi di Taman Monumen Perjuangan Provinsi Jabar yang berada di depan Gasibu, mungkin tak akan diberikan, seandainya taman tersebut di bawah pengelolaan Dinas Pertamanan Kota Bandung.

Majelis Hakim Tipikor telah menetapkan sidang korupsi alat berat Pemprov Jabar dengan terdakwa (alm) Yusuf Setiawan (YS) gugur dan tidak dapat dilanjutkan. JPU segera akan mengajukan gugatan perdata terhadar Yusuf.

Terdakwa kasus dugaan korupsi alat berat Yusuf Setiawan (YS) meninggal dunia. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pun memutuskan menggugurkan tuntutan terhadap Yusuf.

Kondisi pertanian di Jabar terkendala dengan ketidakseimbangan bisnis pertanian di hulu dan hilir. Hulu yaitu petani, dan hilir adalah pedagang. Kondisi tersebut membuat produk pertanian di Jabar kurang diminati, malah banyak tergantung pada produk pertanian impor.

Jabar seharusnya bisa menjadi provinsi terbaik di Indonesia atau setidaknya provinsi kedua terbaik setelah DKI Jakarta. Untuk mencapai itu, Jabar harus melakukan pembenahan di sejumlah sektor, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

Berkali-kali mengajukan perencanaan penanganan kondisi sampah di Kota Bandung dan Jabar, Pemprov Jabar tidak direspon oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya payung hukum yang benar-benar mengikat mengenai persampahan.