Harga tanah tol akses Tanjung Priok diputuskan Rp 35 per meter persegi. Bagi pihak yang keberatan dengan harga itu bisa mengajukan upaya hukum banding.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan terkait aduan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Sebagian besar perkara yang diadukan Tim Prabowo-Hatta ditolak majelis dalam persidangan.

Proyek akses tol Tanjung Priok masih bermasalah dengan lahan. Ada sejumlah warga yang tak mau membebaskan lahannya. Bagaimana penampakan tol tersebut?

Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan terkait aduan pelanggaran kode etik untuk KPU dan Bawaslu/Panwaslu. Sebanyak 9 orang, yaitu ketua dan anggota KPU daerah diberhentikan.

PN Jakut memutuskan penetapan harga ganti rugi lahan tol Tanjung Priok untuk warga Koja, Jakut Rp 35 juta/meter persegi. Kementerian PU bakal terus melanjutkan proyek.

Sebanyak 47 warga Koja, Jakut menuntut uang ganti rugi lahannya yang tergusur proyek tol akses Priok senilai Rp 35 juta/meter persegi. Padahal, mereka tak punya sertifikat tanah

PN Jakut memutuskan harga tanah tol akses Tanjung Priok Rp 35 juta per meter persegi. Harga ini naik hampir 3 kali lipat dari harga permintaan Rp 12 juta per meter persegi.

Majelis sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sanksi kepada KPU Provinsi DKI dan 4 KPU kotamadya di DKI. Sebanyak 25 komisioner KPU itu diberi peringatan keras.

PN Jakut menetapkan ganti rugi lahan untuk warga Koja, perihal pembangunan tol Akses Priok Rp 35 juta/meter persegi. Dalam sejarah pembangunan tol, belum ada kasus seperti ini.

Warga Koja, Jakarta Utara, meminta kompensasi lahan Rp 35 juta/meter persegi untuk ruas tol akses Tanjung Priok. Tuntutan warga ini dinilai yang paling tinggi sepanjang sejarah pembangunan jalan tol.