Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meminta agar setiap anggota partai koalisi saling mengevaluasi dan bukan dievaluasi. Kedudukan partai di koalisi setara.

Sikap fraksi Gerindra yang ikut menolak hak angket mafia pajak dalam paripurna lalu menimbulkan berbagai spekulasi. Gerindra diprediksi akan masuk koalisi yang dimotori Demokrat. Benarkah?

Untuk mencegah terulangnya pembakangan Golkad dan PKS dalam pengambilan keputusan angket mafia pajak, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan koalisi bisa diatur dalam sebuah undang-undang.

Idealis dan pragmatis. Sikap itu ditengarai masing-masing melekat di kedua kaki PKS. Dalam berkecimpung di dunia politik, PKS pun dinilai aktif bermain di kedua kaki.

Partai Demokrat mendesak Partai Gerindra membuka kebenaran isu penyuapan di dalam voting angket mafia pajak. Jika cukup datanya, PD mendukung kasus tersebut dibawa ke ranah hukum.

Partai Golkar kini menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai nasibnya dalam koalisi. Apakah tetap gabung di koalisi atau dikeluarkan.

Meski sudah didemo di sana-sini, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid masih enggan untuk turun dari singgasananya. Sebagian pihak pun menyamakan Nurdin seperti Hosni Mubarak dan Muammar Khadafi.

PDI Perjuangan yakin posisi Golkar dan PKS tidak akan berubah di koalisi. Politisi senior PDIP Pramono Anung menilai terlalu riskan bila Partai Demokrat melepas kedua partai tersebut mengingat Pemilu 2014 makin dekat.

Sikap Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang enggan mundur dari jabatannya dinilai seperti sikap mantan Presiden Mesir Husni Mubarak dan Presiden Libya Muammar Khadafi. Nurdin seolah-olah hanya bisa diturunkan dengan adanya kudeta besar.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jafar Hafsah meminta partai yang 'membangkang' untuk meninggalkan koalisi pemerintahan.