Ketua DPR Setya Novanto mewacanakan untuk memekarkan jumlah komisi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebut pemekaran tersebut bukan untuk bagi-bagi kursi.

Sekitar 300-an orang yang menamakan dirinya Laskar Dewa Ruci menggeruduk Gedung MK. Mereka meminta MK untuk membatalkan UU Pilkada No 22/2014 yang menyatakan pilkada tidak langsung.

Usai drama pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhirnya dimenangkan paket dari Koalisi Merah Putih (KMP). Para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggelar sidang ‎hari ini. 

Rapat paripurna MPR akhirnya menetapkan paket yang diusung koalisi Gerindra Cs sebagai pimpinan MPR periode 2014-2019. Ketua MPR terpilih Zulkifli Hasan menyatakan agenda pertama MPR siap menyukseskan pelantikan Jokowi-JK.

Zulkifli Hasan telah resmi mendapatkan kursi Ketua MPR periode 2014-2019. Sesaat setelah dinyatakan sebagai pemenang perebutan kursi pimpinan MPR, Zulkifli Hasan beserta keempat wakilnya langsung diambil sumpahnya oleh Ketua MA Hatta Alie.

Paket pimpinan MPR yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) keluar sebagai pemenang di voting paripurna MPR. Ketua DPP Golkar Aziz Syamsuddin menilai kemenangan ini juga sebagai kemenangan koalisi Jokowi.

Koalisi Merah Putih (KMP) kembali memenangi pertarungan di parlemen dengan menduduki jabatan pimpinan MPR. Waketum Golkar Fadel Muhammad mengungkapkan terpecahnya suara DPD dan PPP memiliki peranan besar untuk kemenangannya ini.

Koalisi Indonesia Hebat lagi-lagi kalah dalam persaingan di parlemen dengan Koalisi Merah Putih. Usai dinyatakan menang, Setya Novanto dari Golkar pun berjabat tangan dengan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

Rapat paripurna penetapan pimpinan MPR rupanya tak jauh berbeda dengan penetapan pimpinan DPR, berlangsung hingga dini hari. Namun ternyata para wakil rakyat sudah menyiapkan antisipasi dengan membawa bekal makanan sendiri menghadapi alotnya paripurna.

Parlemen seolah tak kenal lelah. Meski langit kian gelap, tak menyurutkan semangat mereka memberikan suaranya untuk memilih pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019.