Penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia dianggap selalu tidak tuntas. Kejagung sebagai salah satu institusi penegak hukum berjanji akan melaksanakan dengan tegas penegakan HAM sesuai dengan undang-undang.

Komnas HAM melansir temuannya terkait institusi pemerintah yang banyak melanggar hukum. Kepolisian dinyatakan sebagai institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM.

Hingga kini, penyelesaian kasus lumpur Lapindo masih berlarut-larut. Komnas HAM mendapati adanya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut dan akan memanggil pimpinan PT Minarak Lapindo Brantas.

Komnas HAM menilai penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2009 masih jalan di tempat. Pengaduan yang masuk ke lembaga itu justru menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun lalu.

Mabes Polri terus melakukan perbaikan institusinya, bahkan 10 tahun pasca reformasi telah ada sekitar 3 ribu polisi yang dipecat. Untuk itu Polri pun berharap kerjasama dari masyarakat agar upaya perbaikan polri dapat terus dilakukan.

Setelah mendapatkan jawaban terkait surat klarifikasi yang dilayangkannya, Andi Azikin mengurungkan niatnya untuk memejahijaukan Rektor Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN).

Pengadilan Tinggi Banten mengganjar Prita Mulyasari Rp 204 juta akibat kasus pencemaran nama baik RS Omni International. Putusan tersebut dianggap tidak adil dan melukai rasa masyarakat. Sebab dari awal dianggap tidak cukup bukti.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim meminta agar pemerintah dapat menyelesaikan kasus yang terjadi di Papua secara lebih bijak. Cara-cara represif dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan masalah.

Institusi kepolisian kembali disorot akibat tindakan yang dilakukan oknumnya. Kepolisian menduduki rating tertinggi dalam pelanggaran HAM.

Besok, Senin (7/12/2009), Andi Azikin, Dosen Jurusan Kebijakan Pemerintah Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, akan bertemu dengan Komnas HAM terkait dengan pemecatan dirinya.