detikNews Ketua BPK: Temuan Masalah Persiapan Pilkada Sudah Ditindaklanjuti KPU BPK menemukan masalah dalam tahapan persiapan Pilkada serentak. Senin, 12 Okt 2015 16:04 WIB
detikNews MKD: Kalau Novanto-Fadli Terus Abaikan Panggilan, Kita Ambil Langkah! Novanto dan Fadli Zon kembali mengabaikan undangan MKD terkait pertemuan dengan Donald Trump. MKD mengancam akan mengambil langkah. Senin, 12 Okt 2015 15:35 WIB
detikNews Temui Luhut, Setya Novanto: Pengusaha Perlu Ditertibkan Ketua DPR Setya Novanto mendatangi Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Apa yang dia sampaikan? Senin, 12 Okt 2015 15:34 WIB
detikNews Tak Hadiri Panggilan MKD, Novanto dan Fadli Zon Dipanggil Lagi Minggu Depan Setya Novanto dan Fadli Zon kembali tak memenuhi panggilan MKD DPR terkait kasus pertemuan dengan bakal capres AS Donald Trump. Senin, 12 Okt 2015 15:21 WIB
detikNews MKD Hari Ini Minta Penjelasan Novanto dan Fadli Zon Soal Trump Siang ini MKD kembali memanggil Setya Novanto dan Fadli Zon terkait dugaan pelanggaran etik pimpinan soal pertemuan dengan Donald Trump. Akankah mereka hadir? Senin, 12 Okt 2015 10:03 WIB
detikNews Hary Tanoe: Perindo Ingin Bersinergi dengan Partai Lain Hary Tanoesoedibjo menekankan bahwa partainya hadir untuk bersinergi dengan partai lainnya. Kamis, 08 Okt 2015 21:13 WIB
detikNews Ical, Novanto hingga Jimly Hadiri Ulang Tahun Perindo ke-1 Partai Perindo yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo merayakan hari jadinya yang ke-1. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut. Kamis, 08 Okt 2015 19:43 WIB
detikNews Komentar Ketua DPR soal Video 'Ada Apa di Pos Polisi Jokteng Wetan #Jogja ini? Ketua DPR Setya Novanto minta polisi menindak anggotanya yang terbukti bersalah. Selasa, 06 Okt 2015 19:06 WIB
detikNews Kinerja DPR 'Memble' Salah Siapa? Kinerja legislasi DPR dianggap rendah. Dari 39 RUU yang menjadi prolegnas 2014-2015, hanya 3 yang berhasil diselesaikan. Selasa, 06 Okt 2015 13:32 WIB
detikNews Parlemen 74 Negara Kumpul di Yogya Bahas Korupsi Kelas Kakap Pertemuan parlemen 74 negara diharapkan menjadi pendorong untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi kelas tinggi. Selasa, 06 Okt 2015 13:29 WIB