Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) Arminyah, mengungkapkan bahwa penyebab utama korupsi adalah kemiskinan. Aparat pemerintah harus disejahterakan supaya tidak terlibat korupsi.

Alasan tidak diberikannya gaji ke-13 karena hakim ad-hoc bukan pejabat negara patut dipertanyakan. Jika tidak dianggap pejabat negara maka putusan pengadilan tipikor harus batal demi hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta lebih ketat mengawasi para koruptor. Terutama pihak-pihak yang mengaku sakit.

Bukan hanya hakim ad hoc pengadilan tipikor yang harus gigit jari karena tak bisa merasakan gaji ke 13. Delapan hakim karir di pengadilan tersebut juga ikut-ikutan tak terima hak mereka.

"Ini gila dan bahaya. Masa Pengadilan Tipikor yang berprestasi mau dihapus ke pengadilan umum yang sering membebaskan koruptor?" ujar Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang sejumlah mobil dari hasil tindakan korupsi. Dari 14 mobil, sudah 7 mobil yang laku dilelang.

Hakim adhoc Pengadilan Tipikor mungkin sedang bersedih. Bukan tanpa sebab, gaji ke-13 yang biasa mereka terima tidak lagi diperoleh. Apakah kerja mereka sebagai pengadil para koruptor sudah tidak dianggap penting?

MA menilai laporan ICW ke KY soal 212 hakim karir yang membebaskan koruptor, tidak akurat. Jumlah perkara yang ada tidak sebanyak yang dilansir ICW.

ICW meminta KY untuk memeriksa sekitar 221 hakim karir yang memvonis bebas atau melepaskan 814 koruptor.

Majelis Mujahidin meminta polisi tidak asal mencurigai orang bercadar, berjenggot, bersorban atau bercelana komprang. Sebab hal itu justru akan memancing perlawanan yang lebih keras.