KPK memaparkan hasil kajian tentang program raskin (beras miskin) di depan Menko Kesra Agung Laksono dan sejumlah pejabat negara. Dalam paparannya, disebutkan temuan di masyarakat tentang program ini.

Bagi rakyat miskin, beras menjadi barang mahal sehingga pemerintah mengucurkan program beras untuk rakyat miskin. Tapi apa jadinya jika anggaran itu tetap dikorup?

Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan langkah pemerintah mengimpor gula untuk menjaga stok dan menstabilkan harga di pasar domestik.

Tidak hanya menteri atau pejabat negara yang terjangkit virus korupsi, tetapi hingga ujung tombak pemerintahan, Kades. Seperti di Garut, 4 Kades menghuni bui karena terseret korupsi beras yang dikhususkan untuk orang miskin.

Mendag M Lutfi menanggapi santai protes petani gula atas kebijakan mengeluarkan izin impor gula kristal putih (GKP) kepada Perum Bulog sebesar 350 ribu ton.

Kemendag beri izin Perum Bulog mengimpor gula kristal putih (GKP) atau gula siap konsumsi sebesar 350 ribu ton. Petani gula mengaku kecewa atas kebijakan itu.

Kemendag memberikan izin impor kepada Bulog sebanyak 350 ribu ton. Impor ini diyakini tidak akan menghancurkan harga gula ditingkat petani.

Anggaran dari program beras raskin yang dialokasikan pemerintah selalu naik setiap tahun di APBN. Padahal jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima beras raskin tidak menaik justru turun.

Pemerintah mengakui beras raskin memiliki kualitas kurang baik. Padahal seharusnya beras sesuai dengan Inpres Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.