Berkas Gayus Tambunan terkait kasus gratifikasi Rp 28 miliar dan kasus mafia pajak Rp 74 miliar telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Tak lama lagi, perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor DKI Jakarta untuk disidangkan.

Kuasa hukum Rektorat Universitas Trisakti melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Lexsy Mamoto, ke Komisi Yudisial (KY). Lexsy dilaporkan terkait pelanggaran kode etik.

Pengadilan Tipikor mulai hadir di setiap provinsi di Indonesia pada akhir tahun ini. Untuk Pengadilan Tipikor di Medan, kasus pertama yang akan disidangkan di sana adalah perkara Nias yang menyeret Bupati Binahati Benekdiktus Baeha.

PN Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan pencurian voucher pulsa senilai Rp 10 ribu oleh siswa SMP, DS (14). Sidang dengan agenda keberatan atas dakwaan jaksa yang dinilai bias.

Kejaksaan mengaku belum mendapatkan petikan atau salinan putusan resmi soal putusan banding Gayus Tambunan yang menjadi lebih berat, yakni 10 tahun penjara. Kendati demikian, pihak Kejaksaan menyambut baik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Kejari Jaksel akan segera melakukan pengecekan langsung ke pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait putusan banding Gayus Tambunan yang menjadi lebih berat, yakni 10 tahun penjara. Hal ini karena pihak Kejari belum mendapat salinan putusan.

Hukuman penjara bagi Gayus Tambunan bertambah dari 7 menjadi 10 tahun di tingkat banding. Hakim tingkat banding memiliki 2 pertimbangan sehingga hukuman Gayus semakin berat. Apa saja?

Kubu Gayus Tambunan masih menunggu surat pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun dipastikan Gayus akan melawan vonis 10 tahun.

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah vonis Gayus Tambunan menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, hakim PN Jaksel hanya mengganjar terpidana kasus mafia pajak itu 7 tahun penjara.

MA menolak Kasasi yang diajukan Kompol Arafat Enanie. Akibatnya Arafat tetap divonis 5 tahun penjara. Majelis hakim kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar menilai penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan prosedur.