Setelah debat panjang antara Komisi I DPR dengan Menkominfo, keputusan mengenai MoU RI-Microsoft masih mengambang. Ada dua sikap di Komisi I.

Juru bicara dirasa semakin penting keberadaannya. Untuk menghindari kesimpangsiuran dan bias berita, arus informasi harus dibuat tunggal dengan membentuk jubir di tiap departemen.

Kader-kader Partai Demokrat (PD) di dalam parlemen membantah kabar SBY sedang marah kepada partai ini. Di dalam Rapimnas PD, SBY malah guyon.

Ternyata cukup banyak kandidat anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tidak paham hukum pengaturan frekuensi. Padahal mereka harusnya paham karena jika terpilih, nantinya mereka bertugas mengawasi dunia penyiaran di Indonesia.

KNKT dinilai tidak maksimal dan tidak profesional. Seharusnya KNKT jadi lembaga pemerintah non-departemen (LPND) seperti BPK dan BMG.

Komisi I DPR menuntut agar MoU antara pemerintah RI dan Microsoft dibatalkan. Apa kata penandatangan MoU, Menkominfo Sofyan Djalil? Simak wawancaranya dengan detikINET.

Anggota komisi I DPR RI yang tergabung dalam Kaukus Penyiaran akan meminta klarifikasi Menkominfo, Sofyan Djalil pada tanggal 2 Februari 2007.

Tidak transaparansinya isi MoU pemerintah Indonesia dengan Microsoft, memunculkan anggapan bahwa ada kepentingan strategis di balik MoU ini.

Anggota komisi I DPR RI yang tergabung dalam Kaukus Penyiaran menuntut pembatalan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Microsoft Indonesia.

Keberadaan atase teknis di lingkungan KBRI tidak efektif dan mubazir. Sudah saatnya atase teknis dihapuskan dan cukup ditangani diplomat Deplu.