Pemerintah sebenarnya telah memiliki posko untuk pengaduan layanan seluler yang dianggap merugikan. Posko itu ditangani oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dengan hotline 159.

Imbauan polisi agar warga melapor jika dirugikan content provider yang menyedot pulsa, langsung digubris oleh warga Matraman, Jakarta Pusat. Warga ini melaporkan pasal UU ITE No 11 Tahun 2008 dan UU Perlindungan konsumen.

Seluruh operator seluler di Indonesia dikumpulkan di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Pertemuan itu membahas soal pencurian pulsa yang akhir-akhir ini dikeluhkan masyarakat.

Satu persatu petinggi PKS membela Fahri Hamzah atas ucapannya untuk mewacanakan pembubaran KPK. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta ide itu jangan dilihat setengah-setengah.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berjanji tidak main-main mengusut pencurian pulsa. Jika benar tindakan kriminal itu dilakukan content provider atau penyedia konten (CP), Tifatul tidak segan-segan untuk membawa ke polisi.

Seluruh operator seluler di Indonesia dikumpulkan di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Pertemuan itu membahas soal pencurian pulsa yang akhir-akhir ini dikeluhkan masyarakat.

DPR akan meminta pertanggunganjawaban pemerintah dan operator selular. Komisi I akan memanggil Kemenkominfo dan operator pekan depan. Tujuannya mempertanyakan seputar pencurian pulsa melalui konten.

Pencurian pulsa melalui pengiriman konten tanpa mendaftar sangat merugikan masyarakat. Pemerintah dan operator wajib bertanggungjawab.

Jumlah CP (content provider) terus menurun di Indonesia. Hal ini diperparah dengan keberadaan CP nakal yang menyedot pulsa pelanggan sehingga persepsi masyarakat terhadap konten menjadi negatif.

Pelanggan operator seluler XL Axiata kini bisa melaporkan segala keluhan termasuk aksi pencurian pulsa melalui customer service di nomor 817, upaya perlindungan konsumen juga disediakan.