Belum selesai masalah interpelasi KJS, DPRD DKI sudah ribut dengan rencana studi banding ke 3 negara terkait program kerja Jokowi. Pemprov DKI sendiri memilih berhemat anggaran dengan tidak melakukan kunjungan ke luar negeri dengan memanfaatkan teknologi. Seperti yang dicontohkan Wagub DKI Ahok berikut ini.

Ancaman interpelasi kisruh KJS dari anggota DPRD DKI Jakarta rupanya tidak membuat nyali Jokowi dan Ahok menciut. Mereka siap menghadapinya, seperti 6 respons ini:

Pengacara flamboyan Farhat Abbas kini pasrah kalau namanya dicoret dari daftar caleg Partai Demokrat (PD). Namun Farhat telah berusaha maksimal untuk menyelamatkan pencalegannya.

Pengacara flamboyan Farhat Abbas terancam dicoret dari daftar caleg Partai Demokrat. Farhat tak bisa banyak bicara, selain pasrah.

Rapat Komisi E DPRD DKI bersama Dinas Kesehatan yang seyogyanya membahas sistem pembayaran klaim KJS ditunda hingga besok. Penundaan itu karena Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati masih rapat di kantor Wagub DKI hingga sore ini.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi ingin pengadaan barang dan jasa serta perizinan satu atap di Pemprov DKI minim dari potensi korupsi. Untuk itu, Jokowi meminta KPK mengawasi. KPK pun menyanggupi.

DPRD DKI Jakarta mengundang Gubernur Jokowi untuk memberi penjelasan soal Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi menyatakan siap memberikan penjelasan mengenai jaminan kesehatan untuk warga Jakarta ini.

Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan komunikasi informal.

Sejumlah anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait pelaksanaan KJS. Setelah Gubernur DKI Jokowi, sasaran DPRD DKI kini Wagub Ahok.

Budaya memanjakan anak buah dengan fasilitas 'menggiurkan' seakan tidak berlaku dalam kamus Ahok. Ia lebih suka mencabut fasilitas yang tidak produktif bawahannya itu demi kepentingan warga Jakarta, seperti 4 aksi ini: