Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan petisi mengenai dukungan untuk menghentikan RUU KUHAP kepada Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. Dalam kesempatan itu Pramono sepakat dengan petisi yang dibuat.

Unit kerja baru di lingkungan Istana Kepresidenan akan dibentuk oleh Presiden terpilih Joko Widodo, yaitu Kepala Staf Kepresidenan. Jokowi masih merahasiakan nama yang akan mengisi posisi tersebut, dan hanya memberi satu bocoran bahwa dia adalah orang dekat Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Partai Demokrat telah menentukan sikapnya terkait RUU Pilkada dan mendukung pemilihan langsung. Politisi senior PDIP Pramono Anung mengapresiasi sikap tersebut.

Nama Budi Karya Sumadi, Bambang Susantono, dan Pramono Anung diunggulkan untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Tim Seleksi Menteri detikcom sepakat mengusulkan ketiganya untuk duduk di kabinet Jokowi-JK.

Tim Pakar dan Pokja Seleksi Menteri detikcom sepakat mengusulkan 72 nama calon menteri yang akan diusulkan ke presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK. Nama ini juga telah ditempatkan dalam kementerian di struktur kabinet eksisting dan struktur kabinet alternatif usulan tim.

Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan usulan sistem pilkada tak langsung otomatis bakal menghapus peluang jalur dari calon independen. Menurutnya, sistem ini justru memunculkan oligarki partai politik.

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku telah menemui ketum parpol koalisi yang mengusung dia dan Jusuf Kalla dalam Pilpres. Pertemuan tersebut dekat dengan pengumuman resmi postur kabinet mendatang yang direncanakan pada 15 September 2014.

PDIP tidak pernah mengusulkan penolakan Tri Rismaharini sebagai calon walikota pada Pilwakot Surabaya tahun depan. Politikus senior PDIP Pramono Anung mengatakan penolakan tersebut hanya suara satu atau dua kader partai saja.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk meneruskan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek-proyek infrastruktur perlu dilanjutkan hingga tuntas sampai tahun 2025.

Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung meyakini usulan Pilkada melalui DPRD dalam RUU Pilkada nanti disahkan akan banyak pihak yang menggugat ke MK.