Revisi UU Pilpres di DPR masih alot. Namun angka moderat untuk Presidential Threshold (PT) Pilpres 2014 diperkirakan pada kisaran angka 15 persen perolehan Pileg 2014.

Badan Legislasi (Baleg) DPR sedianya akan memutuskan nasib usulan revisi UU Pilpres siang hari ini. Namun, karena lobi masih alot dan belum ada kesepahaman, akhirnya rapat ditunda hingga Rabu (10/4) depan.

Fraksi PPP, PAN, dan Hanura sepakat bahwa tingkat kehadiran anggota DPR harus ditingkatkan, empat kali bolos rapat harus diberhentikan.

Badan Legislasi DPR segera memutuskan kelanjutan revisi UU Pilpres pada Kamis (4/4). Jika revisi UU Pilpres jadi direvisi, maka fokusnya adalah menyangkut Presidential Threshold (PT).

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan segera mengambil keputusan mengenai revisi Undang-undang (UU) Pilpres. Keputusan itu akan diambil dalam rapat Kamis (4/4) besok lusa.

Sidang paripurna di gedung DPR hari ini molor 50 menit dari jadwal yang ditentukan pukul 10.00 WIB. Sidang baru dimulai sekitar pukul 10.50 WIB. Dalam daftar absensi di depan ruang rapat paripurna sudah 319 anggota DPR yang tanda tangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus korupsi alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun anggaran 2011.

Irgan Chairul Mahfiz diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus pengurusan anggaran DPID. Usai pemeriksaan, Irgan mengaku dirinya hanya memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK.

Sebanyak enam kandidat Cawalkot dan Cawawalkot belum melengkapi berkas persyaratan administrasi kepada KPU Kota Bandung. Hal tersebut terungkap setelah KPU Kota Bandung melakukan penelitian berkas persyaratan yang diserahkan delapan pasang kandidat.

KPK kembali memeriksa anggota DPR RI terkait kasus pengurusan anggaran DPID. Kali ini giliran Waketum PPP Irgan Chairul yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Haris Surahman.