Ancaman mengungkap tindak penyimpangan yang dilakukan politisi lain PD, pernah dilontarkan M. Nazaruddin di hadapan SBY. Terhadap tuduhan tersebut, SBY mempersilakan Nazaruddin melapor dan menyampaikan data-datanya langsung ke KPK.

Di dalam tesisnya yang didasarkan pada observasi terhadap berbagai kesultanan pada masanya, teori siklus perubahan sosial yang dicetuskan oleh pemikir dan sosiolog muslim Ibnu Khaldun, relevan dengan perjalanan dan kenyataan politik Indonesia.

Pencopotan Nazaruddin dari DPP PD dinilai luar biasa. Namun, idealnya langkah itu dilanjutkan dengan penegakan hukum. KPK diminta bergerak menindaklanjuti dugaan suap yang dilakukan Nazaruddin.

Asisten Menlu AS Jeffrey Feltman mengatakan pemberontak Libia menerima undangan untuk membuka kantor perwakilan di Washington.

Politisi Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding Sekjen MK Janedjri M Gaffar merekayasa gedung Mahkamah Konstitusi. Janedjri menolak memberikan tanggapannya sendiri dan menyerahkan pada Ketua MK Mahfud MD.

Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Badan Kehormatan DPR terkait pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Pimpinan DPR dan BK akan duduk bersama pada Kamis 26 Mei.

PD menyerahkan sepenuhnya proses M Nazaruddin selanjutnya di BK DPR. Namun BK dinilai sulit menerapkan sanksi karena kasus Nazar belum jelas.

PD mencopot M Nazaruddin dari jabatan Bendahara PD. Sanksi ini dinilai kurang tegas. PD hanya menyelamatkan muka internal partai.

Muhammad Nazaruddin dicopot dari jabatan Bendahara Umum PD. Nazaruddin yang merasa dizalimi pun akan membuka aib Sekjen MK, Menpora Andi Mallarangeng, hingga Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin.

Kasus skandal seks Muhammad Nazaruddin SPG sempat menyeruak ke media massa. Kasus tersebut juga jadi pertimbangan Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengambil keputusan mencopot Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum PD.