Hakim yang memenangkan Anggodo Widjojo, Nugroho Setiaji siap jika dirinya akan diperiksa Komisi Yudisial (KY). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tak mempermasalahkan pemeriksaan terhadap hakimnya tersebut.

Hakim PN Jaksel Nugroho Setiaji menjadi sorotan pasca keputusannya mengabulkan gugatan preperadilan penerbitan SKPP Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah. Ia pun menjadi 'buruan' wartawan.

Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terancam diadjukan ke pengadilan dengan dikabulkannya gugatan praperadilan Anggodo Widjojo. Namun publik diprediksi tidak akan memanas untuk menentang keputusan PN Jakarta Selatan itu.

Hakim PN Jaksel Nugroho Setiaji menjadi buah bibir. Dia dinilai berani mengabulkan sebagian gugatan Anggodo dan memerintahkan jaksa membawa Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Komisi Yudisial (KY) akan mengkaji putusan PN Jaksel yang memenangkan praperadilan Anggodo Widjojo. KY akan meminta turunan putusan yang mengharuskan Bibit dan Chandra diajukan ke pengadilan.

Jika kemarin Kejagung masih pikir-pikir terkait putusan praperadilan yang memenangkan Anggodo Widjojo, kini Kejagung mantap akan mengajukan banding. Mereka akan mempertahankan Surat Ketetetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra.

Setelah sempat menghilang, kasus Bibit-Chandra kini masuk babak baru. Gugatan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjojo dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Yudisial diminta untuk mengkaji putusan tersebut.

Anggodo Widjojo boleh saja menang dalam gugatan praperadilan terkait Bibit-Chandra di PN Jakarta Selatan. Namun itu tidak mengugurkan kasus Anggodo di KPK yang siap maju ke persidangan.

Keputusan PN Jaksel yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo dinilai mengabaikan kehendak publik. Keputusan itu juga menunjukkan PN Jaksel mengabaikan sejarah kasus dua pimpinan KPK Bibit-Chandra yang telah banyak menyita perhatian publik.

Kejagung secara sadar mengetahui SKPP perkara Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dapat dibatalkan di pengadilan, seperti keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Kejagung membantah setengah hati menerbitkan SKPP tersebut.